Demi Perempuan-Perempuan Sisar Matiti

0
126
Rombongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Teluk Bintuni memakai taksi laut menuju Distrik Sumuri.
BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Pagi itu rombongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Teluk Bintuni melakukan perjalanan menuju dua Distrik Sumuri dan Babo, untuk melakukan pelatihan bagi relawan penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan di Kabupaten Teluk Bintuni.
Dengan menggunakan taksi laut (kapal berkapasitas 30 orang) rombongan menuju distrik pertama, Sumuri, tepatnya di Kampung Tofoi, Distrik Sumuri, dengan menenempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam lamanya.
Di Sumuri peserta tampak antusiasme mengikuti materi yang digelar di kantor distrik sejak pagi hingga sore hari. Di kampung ini warga berkomitmen untuk membantu para korban kekerasan baik anak maupun perempuan, namun mereka menginginkan pihak dinas untuk membuat sertifikat bagi relawan yang mengikuti pelatihan agar ada dasar hukum mereka membantu korban kekerasan.
Kegiatan di Sumuri juga disambut baik Kepala Distrik Tarsisius Dorisara yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan, bahkan membantu memfasilitasi kru DP3AKB mengangkat barang dan peralatan mengantar Kru yang hendak melanjutkan perjalanan ke Distrik Babo.
Menempuh perjalanan ke Babo, rombongan menggunakan prahu viber dengan waktu tempuh 1 jam lamanya dari pukul 17.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT tiba di jeti kecil Ibukota Distrik Babo, menembus muara dan membelah laut yang disertai angin kencang hingga menyebabkan sejumlah kru dan barang bawaan basah terkena hempasan ombak.
Tak patah semangat Ketua Pejabat Pelaksana Kegiatan Betty S Wamati mengatakan, semua ini demi kemerdekaan perempuan-perempuan Sisar Matiti agar terlepas dari jeratan kekerasan baik berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan pelecehan terhadap anak.  “Ini demi perempuan-perempuan Sisar Matiti,” katanya.
Di Distrik Babo kegiatan sosialisasi yang sama digelar, yang diikuti kurang lebih 50 peserta dari kalangan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tokoh agama, TNI, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan  tokoh pemuda juga turut antusias mengikuti kegiatan ini. Ada di antara peserta yang menceritakan kisahnya menangani masalah KDRT juga pelecehan seksual.
Fatmawati Manuama, salah satu keterwakilan perempuan dari Kampung Kasira menceritakan ia pernah melaporkan 3 kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kasus pelecehan seksual, 1 di antaranya sudah diproses hukum yang lainya masih dalam tahapan proses hukum. “Saya pernah melaporkan 1 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pelakunya sudah dipenjara, dan yang lain masih dalam tahapan proses di polisi,” ujar Fatmawati.
Sebagai kaum perempuan Fatmawati merasakan sosialisasi ini sudah beberapa kali dilakukan di Babo, namun masih saja ada kasus kekerasan terhadap perempuan terakhir sekitar 2 minggu lalu ia bahkan masih menemui kasus tersebut.
Fatmawati berharap tak hanya kaum perempuan yang diundang untuk mengikuti sosialisasi seperti ini, namun juga kaum pria agar mereka bisa memahami.  “Biar bapa- bapa dong juga ikut diundang agar dong semua dengar dan fikiran terbuka,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, narasumber dari Yayasan Mitra Perempuan Papua Yuliana Numberi mengatakan, dari perjalanan kegiatan selama dua hari di Sumuri dan Babo, ia melihat ada rasa tanggungjawab  masyarakat untuk berperan dalam melindungi sesama perempuan, tetapi juga para lelaki yang terdiri dari tokoh agama pemuda dan tokoh masyarakat.
“Saran saya dengan semangat dan kehadiran peserta dalam diskusi maupun tanya jawab saya harap bisa ditindaklanjuti dengan melatih mereka bagaimana mencatat laporan dengan baik, dan membuat rujukan dari distrik ke kabupaten ketika tidak mampu menyelesaikan hal ini sehingga mereka paham dan mereka akan mendorong proses kasus yang lebih baik tapi mereka juga akan terlihat dalam menangani kasus di wilayah kerja mereka sehingga pemberdayaan perempuan bisa koordinasi dan mendorong data laporan yang lebih jelas,” ujarnya.
Yuliana juga mengatakan kekerasan dalam rumah tangga karena adanya budaya partiyaki laki-laki yang merasa punya kekuasaan sebagai kepala rumah tangga mereka juga punya kesempatan kerja yang bagus sehingga mudah memiliki hubungan perselingkuhan dan adat mendukung mereka.
Perempuan sulit melapor karena keterbatasan informasi juga, mereka takut melapor karena takut pendamping mendapat masalah, jarak yang jauh menuju kabupaten kota selain itu aparat penegak hukum yang belum responsif perempuan dan anak dalam perspektif gender sehingga mereka melihat secara luas padahal ada undang-undang yang mengatur.
“Kalo boleh dinas segera membentuk UPTD, tapi sebelum dibentuk harus dibuat pelatihan khusus para relawan, membuat sistem rujukan yang lebih spesifik sehingga tidak bias dan penyediaan tempat dan rumah aman bagi korban,” saran Yuliana. (dr)
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.