Bupati Petrus Kasihiw menyerahkan aspirasi masyarakat saat pertemuan dengan Kepala SKK Migas pusat, Dwi Soejipto, di Wisma Mulia Lantai 35 Kantor Pusat SKK Migas, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM – Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw meminta pemerintah pusat untuk serius menyelesaikan tunggakan pembayaran uang buka pintu (Hak Ulayat) proyek Tangguh LNG, sebesar Rp. 32,4 miliar, hak masyarakat adat Suku Sebyar.
Sesuai siaran pers Humas dan Protokoler Setda Teluk Bintuni, Jumat (31/1/2020), pernyataan Bupati Petrus Kasihiw tersebut disampaikan langsung kepada petinggi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Wisma Mulia Lantai 35 Kantor Pusat SKK Migas, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Dalam pertemuan dengan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto tersebut, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, didampingi Kepala Bappelitbangda, Alimudin dan Wakil Ketua II DPRD Teluk Bintuni, Yohanis Pongtuluran.
Pada pertemuan tersebut Bupati mengingatkan SKK Migas agar lebih menangapi serius untuk mendorong pemerintah pusat menyelesaikan sisah pembayaran uang ketuk pintu masyarakat adat Suku Sebyar sebesar Rp. 32,4 miliar.
Karena menurut Bupati, saat rapat tanggal 17 September 2019 di Manokwari bersama masyarakat Sebyar, Gubernur, SKK Migas perwakilan Paua Maluku (Pamalu) dan BP Tangguh, telah dibahas penyelesaian sisa hutang tersebut. Apabila tidak segera diselesaikan, Kasihiw mengungkakan akan menjadi ganjalan ketika ada explorasi.
“Permasalahan Rp. 32,4 miliar ini akan menjadi bumerang ketika nantinya ada explorasi. Untuk itu, masyarakat minta segera diselesaikan pembayaran uang ketuk pintunya,” kata Bupati.
Sementara itu menanggapi permintaan orang nomor satu di Kabupaten penghasil gas itu, Kepala SKK Migas pusat, Dwi Soejipto tidak bisa memberikan kepastian. Hanya sebatas menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu persoalan itu.
“Terkait Suku Sebyar, kami akan mempelajari seperti apa kira- kira jalan keluarnya,” kata Dwi Soejipto. (at/bm)
