BINTUNI,KLIKPAPUA.com- BPH Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (27/4/2026).
Hasilnya, ditemukan beberapa SPBU masih melayani transaksi penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara manual.
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, mengatakan praktik tersebut terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan.
“Di Teluk Bintuni, ada beberapa SPBU masih menggunakan manual dalam pelayanan penjualan BBM karena keterbatasan fasilitas,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan pengumpulan data dan bukti autentik atas dugaan penyimpangan di lapangan. Sidak dilakukan menyusul adanya aduan masyarakat terkait penyaluran BBM.
Menurut Bambang, saat ini pengawasan distribusi BBM telah berbasis digital sehingga setiap anomali transaksi dapat terdeteksi melalui analisis data.
“Ketika ditemukan anomali transaksi, kami akan melakukan tindakan berupa hukuman terhadap penyalur yang melakukan penyimpangan,” katanya.
Selain memeriksa sistem distribusi, BPH Migas juga melakukan pengecekan terhadap kualitas dan ketersediaan stok BBM di wilayah tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Papua Barat, Alfons Manibuy, menyebut hasil sidak telah menghasilkan sejumlah catatan penting, termasuk temuan SPBU yang masih menggunakan sistem manual.
Ia menilai sistem manual berpotensi menimbulkan penyimpangan sehingga direkomendasikan agar seluruh SPBU beralih ke sistem dispenser modern.
Selain itu, usulan agar Pertashop dapat melayani BBM subsidi juga akan dibahas di tingkat pusat.
“Aspirasi ini sudah kami catat dan akan kami komunikasikan kembali untuk melihat ketentuannya,” ujar Alfons.
Usai sidak, tim BPH Migas dan Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di Kantor Bupati.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, memaparkan kondisi distribusi BBM di daerahnya yang masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan kuota BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite di wilayah perkotaan.
Ia menyebut, di beberapa distrik wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Meyado, kuota BBM justru lebih banyak sehingga diperlukan penataan ulang agar distribusi lebih merata.
Pemkab juga mengusulkan agar Pertashop diberi kesempatan menjual BBM subsidi melalui regulasi khusus, serta meminta penyediaan fasilitas penjualan BBM eceran yang sesuai standar takaran bagi pelaku usaha kecil, khususnya orang asli Papua.
Dalam kesempatan itu, Alfons mengimbau para penyalur BBM agar bijak dalam mendistribusikan BBM bersubsidi.
“Penyalur harus memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan, kondisi distribusi BBM di Teluk Bintuni relatif stabil, ditandai tidak adanya antrean panjang maupun aksi panic buying.
Kunjungan BPH Migas dan Komisi XII DPR RI ke Teluk Bintuni juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketersediaan minyak dunia.
Sementara itu, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Arif Khakim, menjelaskan usulan penambahan kuota BBM harus diajukan pemerintah daerah kepada BPH Migas.
“Penentuan kuota didasarkan pada kebutuhan riil, termasuk pertumbuhan kendaraan dan penduduk, serta dievaluasi setiap tiga bulan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pertamina hanya bertugas menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan, sembari mendorong masyarakat mampu untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite guna menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi yang berhak. (red)
