MRPB: Masalah Tanah Rindam XVIII/Kasuari Harus Segera Diselesaikan

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam masa penjaringan aspirasi kedua mendatangi Mako Rindam XVIII/Kasuari yang berada di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Jumat.

Saat kunjungan, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren didampingi Anggota Pokja Perempuan Salomina Inyomusi, diterima langsung Danrindam Kolonel Inf Surya Wibawa Suparman di ruang transit Mako Rindam. Dalam pertemuan itu muncul aduan persoalan tanah yang hingga kini belum diselesaikan.

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, berbicara permasalahan status tanah buka menjadi kewenangan Rindam, karena ini adalah tanah hibah. Kewenangan ada pada Pemerintah Kabupaten Mansel.

“Kami akan melakukan pertemuan bersama masyarakat pemilik hak ulayat 7 marga  yang ada di sini, supaya jangan sampai mereka salah presepsi. Mereka semua ini datang ke sini untuk bertugas. Tidak punya urusan menyangkut tanah. Masalah tanah tugas pemerintah setempat. Ini akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya permasalahan tanah ini, aku Maxsi, Rindam belum bisa membangun kantor dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Karena penambahan harus mengantongi sertifikat tanah. “Sampai dengan hari ini kan tidak ada, sangat disayangkan sekali, kantor yang begitu bagus dan mewah seperti ini belum ada dasar hukumnya, di sini harus dibangun fasilitas lainnya, karena ini merupakan tempat latihan anak-anak Papua yang nantinya akan masuk mengikuti pendidikan di sini dan menjadi seorang prajurit TNI-AD. Sehingga ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Mansel dan kita semua sebagai anak-anak negeri,” tuturnya.

Maxsi mengajak semua pihak mendukung apa yang dilaksanakan Kodam dan Rindam XVIII/Kasuari. Permasalahan tanah harus diselesaikan dengan baik. “Karena dari sinilah akan lahir anak-anak Mansel dan kabupaten lainnya yang menjadi pemimpin masa depan,” katanya.

Dari penjaringan aspirasi, Maxsi menyebut, akan dibuat rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati Mansel dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. “Kami juga akan meminta waktu untuk melakukan audens bersama Bupati Mansel,” ujarnya.

Maxsi berharap apa yang terjadi di Mako Rindam dapat dikomunikasi dengan Bupati dan Provinsi Papua Barat, agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secepatnya.

“Bukan hanya masalah Rindam, namun ada masalah-masalah tanah lainnya yang harus diselesaikan. Sehingga kita harus duduk bersama Bupati, dan kita undang tokoh-tokoh masyarakat untuk kita duduk dan bicara status tanah ini secara kekeluargaan, sehingga masalah ini tidak lagi di bawa ke tingkat yang lebih atas,” tutupnya.

Danrindam Kolonel Inf Surya Wibawa Suparman menyebut sudah tiga tahun permasalahan tanah Rindam tidak diselesaikan. “Dengan adanya permasalahan tanah yang belum selesai ini dan belum ada sertifikat sehingga TNI-AD sendiri belum bisa membangun bangunan-bangunan yang diperlukan dalam mendidik anak-anak kita yang mengikuti pendidikan di sini,” katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melapor kepada atasan mereka. “Kehadiran MRPB hari ini ke Rindam sangat bagus dengan kondisi kita seperti ini juga kita tahu permasalahan yang ada di masyarakat apa sehingga kami akan meminta datanya dan akan kami laporkan kepada panglima agar kita bisa duduk bersama-sama untuk menyelesaikan kondisi yang ada ini,” tandasnya. (aa)