MANSEL,KLIKPAPUA.com- Pasca Jembatan Kali Wariori jalan Trans Papua di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari mengalami rusak parah akibat banjir pada 21 Mei 2024 lalu. Majelis Rakyat Papua (MRP) mendesak, kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat menindak tegas para pelaku penambang Emas ilegal.
Pasalnya, warga menduga bahwa di sekitar jembatan sering ada aktivitas alat berat milik penambang, dan aktivitas tambang emas ilegal di sekitar aliran Kali Wariori selama ini.
“Kami MRP sudah pernah turun langsung di lokasi penambangan liar atau illegal di sekitar Wariori, dan memang ada penggalian di bantaran-bantaran kali. Bahkan penggalian ini sudah sampai di atas gunung,” ujar Wakil Ketua MRP provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, Senin (27/5/24).
Dikatakannya, aktivitas tambang ilegal di wilayah Papua Barat lebih khusus di Manokwari sudah terjadi cukup lama, dan tidak pernah diselesaikan.
“MRP sudah tidak banyak berbicara lagi. Karena disaat kami berbicara, kami selalu dibenturkan oleh masyarakat,” sebut Ahoren.
Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) baik kabupaten maupun provinsi agar mengambil langkah serius guna menyelesaikan masalah penambangan emas ilegal di wilayah Papua Barat.
“Khusus Polda, saya kira ini tidak bisa dibiarkan penambang-penambang liar ini berkeliaran. Kalau memang mau ditutup, mari kita bersama-sama memutuskan hal tersebut. Dalam artian, tutup secara resmi saja karena merusak lingkungan,” tegasnya.
Menurunnya, aktivitas tambang ilegal tersebut terkesan ada terjadi proses pembiaran, maka perlu penindakan hukum dari kepolisian. Supaya. Bisa diketahui para pelaku.
“Yang kami lihat kan, semacam ada terjadi proses pembiaran. Kami tidak tahu siapa aktornya? Apakah ini benar-benar dari masyarakat atau ada aktor dibalik semua ini?” katanya.
Mantan Ketua MRP provinsi Papua Barat ini berharap, Kapolda Irjen Pol Jhonny Edizzon Isir segera menyelesaikan persoalan tambang ilegal tersebut karena Papua Barat merupakan provinsi konservasi.
“Kapolda sudah seharusnya mengambil langkah. Apabila ada pihak-pihak yang terlibat, baik pemilik alat berat maupun oknum-oknum yang diduga membackup. Tidak bisa dibiarkan, kalau bisa ditangkap saja. Ini sangat merusak lingkungan, meresahkan dan mengganggu,” pungkasnya.
Pada prinsipnya, Maxsi Nelson Ahoren menambahkan, MRP siap mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan menutup lokasi tambang ilegal di seluruh kawasan konservasi di Papua Barat. (rls)
