Pemda Manokwari bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Papua, wujudkan transparansi keuangan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. (Foto: Gemelin/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Pemda Manokwari kerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Papua, wujudkan transparansi keuangan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD.
Pemda Manokwari menggelar high level meeting TP2DD Kabupaten Manokwari dan penandatanganan perjanjian kerjasama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Jumat (13/12/2024).
Bupati Manokwari, Hermus Indou menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, akuntabel dan transparan di Kabupaten Manokwari.
“Penerapan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD tidak hanya mendorong efisiensi dalam belanja operasional, tetapi juga berfungsi untuk meminimalisir risiko penyimpangan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Hermus.
Nantinya seluruh pembayaran gaji ASN akan berbasis rekening dan tidak tunai. “Banyak OPD yang komplain tidak mau gajinya ditransfer di rekening tapi atas kerjasama lewat pimpinan Bank Papua sekecil apapun itu semua harus berbasis rekening dan tidak bisa secara tunai,” tambahnya.
Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Bank Indonesia merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien modern dan berdaya saing ke depan.
Pimpinan Divisi Perencanaan Strategi Bank Papua di Manokwari, Wastu Anggoro menuturkan Bank Papua sebagai mitra strategis dari pemerintahan daerah senantiasa berupaya melakukan transformasi digitalisasi sehingga proses perbankan ditanam Papua semakin maju.
“Saya boleh menyampaikan bahwa bank Papua adalah BPD pertama di wilayah timur dan juga BPD ke-2 di wilayah sulap Papua dan BPD ke-4 secara nasional yang mampu mengembangkan perbankan secara mandiri,” ucapnya.
Bank Papua fokus selalu memperkuat tatanan maupun permodalan yang ada di sisi Bank Papua baik dalam finansial. Bank Papua diwajibkan untuk memiliki permodalan yang cukup sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 2024.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Sunadji mengatakan, tata kelola kartu kredit akan meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi penggunaan Uang Persediaan (UP) yang ditetapkan sebesar 4% berupa non tunai.
“Kami berharap dengan adanya pengembangan dari Bank Papua untuk Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini, seluruh wilayah Papua khususnya Papua Barat yang juga merupakan wilayah kami bisa menggunakan KKI ini,” harapannya.
KKI adalah trend peningkatan transaksi non tunai dengan pergeseran perilaku dan preferensi masyarakat yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan peraturan Pemda berbasis digital.(mel)
