MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Ketua DPR Papua Barat (DPR-PB),Orgenes Wonggor menyatakan, telah meminta klarifikasi pendamping kampung terkait informasi pemotongan dana desa/kampung.
“Sudah saya bertemu beberapa pendamping dan minta klarifikasi soal pemotongan dana kampung itu, ternyata pemotongan dana tersebut sudah sesuai dengan rencana anggaran kegiatan kampung,” kata Wonggor, Ahad (23/9/2023).
Diketahui, ihwal pemotongan dana desa/kampung itu disampaikan oleh Kepala Kampung Smainggei Soleman Induwek di sela kunjungan kerja Komisi I DPR-PB di Distrik Minyambouw, Kamis.
“Sudah sempat dipotong hanya saja sebagian kepala kampung tidak terima, tidak setuju. Ada juga yang tidak mau menyetorkan dan ditambah lagi isu-isu yang berkembang. Sehingga, para pendamping putuskan dana yang sudah dipotong dikembalikan lagi ke kepala kampung,” ujar Wonggor.
Wonggor menegaskan, klarifikasi soal pemotongan dana kampung ini penting disampaikan secara terbuka. Sehingga informasi menyangkut pengelolaan dana desa/kampung, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak bias.
“Pemotongan dana itu sesuai dengan rencana anggaran kegiatan kampung, tapi tidak disetujui sehingga dana yang sudah dipotong sudah dikembalikan. Jadi tidak jadi dipotong, sudah dikembalikan ke masing-masing kepala kampung,” ujarnya lagi.
Menurutnya, penjelasan pendamping kampung, pemotongan dana desa/kampung, adalah satu kesatuan dengan program dan kegiatan kampung. Bukan inisiatif pendamping. Hanya saja di tengah pelaksanaannya muncul penolakan dari para kepala kampung.
“Klarifikasi ini meluruskan informasi soal pemotongan dana kampung agar tidak menjadi polemik. Saya juga akan sampaikan ke teman-teman komisi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bahwa informasinya sudah jelas. Tidak perlu lagi dipersoalkan, tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh para pendamping,” ungkap Wonggor.
Wonggor menambahkan, informasi soal pengelolaan dana desa/kampung yang didapati saat kunjungan kerja di Pegunungan Arfak menjadi referensi bagi DPRPB dalam meningkatkan tupoksinya.
“Informasi itu menjadi penting bagi kita dewan supaya ke depan itu bisa kita mendorong pengelolaan dana kampung di kabupaten dan kota di Papua Barat lebih optimal, sehingga program dan kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(red)
