MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Rakorwil Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) tengah melihat situasi global, dimana telah terjadi pergerakan inflasi secara mendunia. Situasi dan kondisi ini menyebabkan harga-harga barang menjadi naik, yang dikuatirkan masing-masing negara akan mengeliminasi pangannya.
“Kekuatiran itu yang sedang melanda dan krisis pangan ini menjadi sebuah gelombang yang sedang mengarah, suka tidak suka kita pasti kena gelombang itu,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa saat ditemui wartawan di Pendopo Kantor Gubernur, Senin ( 25/7/2022).
Sebelum gelombang itu datang ia menyarankan menyiapkan diri. Dengan cara menyiapkan ketahanan pangan dengan cara menanam. “Jadi bukan hanya untuk ASN, tetapi juga kepada masyarakat, yang punya pekarangan rumah kosong itu dimanfaatkan ditanam. Tanam Kasbi, Keladi yang penting tiga bulan kedepan itu ada stok yang bisa tersedia untuk kita ambil,” ungkapnya.
Dengan adanya Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina telah berdampak ke tiap negara, mereka mulai memproteksi keamanan pangannya. “Sehingga kita juga harus jaga kondisi seperti itu, karena kita mendapatkan pasokan beras dari luar,” tuturnya.
Misalnya saja untuk harga bawang di pasar sudah mulai meningkat. Pergerakan harga akan terus naik. Namun ia berharap stoknya tetap tersedia.
“Diharapkan untuk lahan tidur yang banyak di Papua Barat harus bisa dimanfaatkan, tapi lahan tidur ini punya masyarakat dan akan kita dorong untuk kita siapkan bagi yang punya pekarangan, kalau yang tidak berarti kita pakai hidroponik,” tuturnya.
Ditambahkan Melkias, dimana point’ kesimpulan dari Rakorwil TPID dalam menghadapi tantangan inflasi kedepan perlu tindaklanjut langkah strategis dengan pangan 4K, terutama menjaga inflasi.
Jangka pendek melalui percepatan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), peningkatan intensitas operasi pasar dukung fasilitas distribusi dan logistik serta imbauan/gerakan untuk subtitusi konsumsi pangan.
“Jangka panjang penguatan di sisi hulu (pembinaan klaster pangan, urban farming, digitalisasi) antara hilir serta penguatan peran lembaga afiliasi pemerintah (BUMN, BUMD, Bulog, dst ) sebagai aggregator dan pelaksana kebijakan stabilisasi harga,” tutupnya.(aa)