MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Frangky Umpain, membantah ikut terlibat dalam pertemuan penentuan persentase jumlah peserta yang nanti akan diterima dalam Program Polisi Noken. LMA justru menyangkan adanya pembatasan dan presentase dalam penerimaan anggota kepolisian tersebut.
Menurut Frangky, Jumat (29/1/2021) program khusus penerimaan bintara polri ini, adalah sebuah kekhususan yang diberikan pemerintah. Ini juga sebagai bagian dari amanah UU Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat. “Otsus hadir untuk mengakomodir seluruh Orang Asli Papua. Bukan hanya untuk anak-anak adat dari wilayah adat tertentu saja. Jadi akan sangat diskriminatif kalau dari awal kita sudah membatasi proses rekrutmen ini. Bagaimana kalau ada anak Papua potensial yang mau mengabdi kepada bangsanya, tapi tidak terakomodir hanya karena kita sudah membuat pembatasan-pembatasan yang tidak ada dasar hukumnya,” tegas Frangky.
Meskipun dikhususkan bagi anak-anak asli Papua, Frangky berharap dalam penerimaan, Polri tetap mengacu pada mekanisme rekrutmen yang mereka punya. Menurutnya, tidak perlu ada intervensi dalam proses penerimaan tersebu. Apalagi sampai ada pembagian presentase.
“Asalkan dia anak Papua dan lolos dalam seleksi serta sesuai standar yang ditentukan Polri, mereka tetap harus diterima. Tidak perlu mempertimbangkan darimana asal wilayah adatnya. Apalagi sampai dibuat presentase. Ini juga merupakan komitmen negara untuk meningkatkan SDM anak-anak Papua. Sekali lagi, jangan kita kubur cita-cita anak adat atas nama kepentingan adat,” tegas Frangky.
Dia juga menilai, proses rekrutmen 1.500 bintara noken ini cukup sensitif. Sehingga pernyataan yang dikeluarkan elit ke publik juga harus di sampaikan secara hati-hati. “Jangan sampai apa yang mereka sampaikan di artikan lain oleh masyarakat,” tambah dia.
Menurut dia, saat ini agenda utama yang tengah jadi atensi LMA adalah proses revisi UU Otsus di DPR RI. Segenap komponen, kata dia, seharusnya fokus mengawasi proses tersebut. Sebab bagaimana pun, hasil dari revisi itu akan dirasakan oleh OAP dan para elit di daerah ini.
Seperti ramai diberitakan beberapa hari terakhir, seorang Anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat menyatakan telah ada kesepakatan soal presentase dalam penerimaan 1.500 Bintara Noken yang akan digelar Polda Papua Barat. Belakangan, pernyataan itu dibantah oleh LMA Papua Barat. (dar)
