Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Rapat koordinasi akhir masa jabatan keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat periode tahun 2017-2022, telah dilaksanakan di Bali Dynasty Resort, Hotel Kabupaten Badung, Provinsi Bali,baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri yang dihadiri pejabat/staf Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dewan Perwkilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan masih banyak lagi.
Dari hasil pertemuan tersebut masih terdapat perbedaan pandangan terkait akhir masa jabatan keanggotaan MRP periode 2017-2022. “Oleh karena itu hasil rapat itu perlu di bawa ke rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang dipimpin oleh Menkopolhukam,” ujar Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (31/10/2022). Dikatakan bahwa apa yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat akan dituruti dan dihormati.
“Apapun keputusan yang disampaikan kami akan terima, namun ada tugas MRPB yang belum dilaksanakan yaitu pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, pada saat kami masuk itu MRPB sebelumnya sudah memberikan saran dan pertimbangan waktu pada zaman Bapak Dominggus Gubernur sebelumnya,,” ungkapnya.
Maxsi harap dengan belum terlaksanananya satu tugas MRPB, maka dapat menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Pusat. “Intinya bahwa kami siap,apapun yang menjadi keputusan pemerintah tetap kita ikut dan kita jalankan, kalau disampaikan nantinya ada rapat koordinasi di tingkat kementrian, dan sempat ada disampaikan bahwa adanya perpanjangan. Intinya kami siap,apapun yang menjadi keputusan pemerintah tetap kita ikut dan kita jalankan,” tegasnya.
Menyangkut Perdasus MRPB, dalam proses pembuatan MRPB tidak tahu seperti apa, karena tidak ada penyerahan ke MRPB. “Paling tidak pada proses sosialisasi kami juga harus ikut untuk turun ke masyarakat. Intinya apa yang menjadi kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah bagi kami tetap kami siap jalankan,” pungkasnya. (aa)
