KLIKPAPUA.COM,MANOKWARI— Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wilayah Papua-Maluku menggelar diskusi implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Senin (20/5/2019) sore di Manokwari.
Diskusi ini digelar merujuk pada telah ditetapkan Raperdasus DBH Migas menjadi Perdasus pada 20 Maret 2019 oleh DPR-Papua Barat.
Hadir dalam diskusi sore ini, Kepala ESDM Papua Barat,Johan Abraham Tulus,yang mewakili Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, Kepala Biro Hukum Papua Barat Robert KR.Hammar, Sekda Raja Ampat Yusuf Salim,Staf Ahli Bupati Sorong Suroso,Rektor Unipa Jakop Manusawai, Kepala SKK Migas Pamalu Rinto Pudyantoro, Kepala SKK Migas wilayah Sumatera Bagian Utara Avicenia Darwis,Tim Teknis DBH Wim Fimbay, media dan KKKS (K3S).
Kepala SKK Migas wilayah Pamalu,Rinto Pudyantoro, mengatakan, pertemuan ini untuk mendiskusikan Perdasus DBH Migas yang sudah ditetapkan. “Tentu kita butuh upgrade terkail hal ini,” kata Rinto, sebelum membuka diskusi DBH Migas tersebut.
Dikatakan Rinto,ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hadirnya Migas. Yang banyak dipertanyakan masyarakat adalah soal CSR.Padahal manfaat CSR menurutnya, hanya bagian kecil dari manfaat yang ada. “CSR manfaatnya untuk masyarakat di ring 1 (daerah yang berdampak),” jelasnya.
Pembagian DBH di Indonesia selama ini mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 5 tahun 2005. Dengan persentase pembagian, minyak 85 persen untuk pusat, daerah 15 persen. Sementara gas 70 untuk pusat,dan 30 untuk daerah. Namun untuk Papua,karena ada UU Otsus, dan telah lahir Perdasus, maka pembagian ini dibalik. “Minyak 85, pusat 15 persen. Gas 70 daerah, pusat 30 persen,” jelasnya.
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari hadirnya migas, lanjut Rinto, adanya penyerapan tenaga kerja dan lainnya. “Besok kita juga akan resmikan Migas Center di Unipa. Ini harapannya supaya universitas tersebut berkembang, akan jadi pusat informasi migas, ada profil SKK Migas dan akan banyak kegiatan-kegiatan berbau migas,” tuturnya. (red)
