Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek selaku koordinator menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima Sekda Nataniel D. Mandacan saat apel pagi ASN di lapangan upacara kantor Gubernur, Senin (11/7/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Provinsi Papua Barat menerima penghargaan atas penyelenggaraan hasil penilaian kinerja delapan aksi Konvergensi Penurunan Stunting pada Wilayah Regional I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek selaku koordinator menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima Sekda, Nataniel D. Mandacan saat apel pagi ASN di lapangan upacara kantor Gubernur, Senin (11/7/2022).
Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek saat dikonfirmasi wartawan mengatakan penghargaan diberikan Mendagri kepada 17 provinsi, salah satunya Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja delapan aksi Konvergensi penurunan stunting pada tahun 2021 sehingga kita direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ungkapnya.
“Kinerja itulah memberi kita untuk direkomendasikan oleh Pusat bahwa kita terbaik. Provinsi ya, 17 itu kita salah satu. Kemudian yang kedua, dari 13 Kabupaten/Kota yang kita lakukan, tiga terbaik provinsi Papua Barat juga, dari 47 Kabupaten/Kota, Fakfak pada urutan satu, kemudian Raja Ampat dan Maybrat,” sambung Kepala Bappeda Papua Barat.
Angka stunting secara nasional mencapai 22,4 persen, sedangkan untuk Papua Barat sebelum dilaksanakannya delapan aksi Konvergensi angka stunting kita sekitar 30 persen, namun setelah dilaksanakannya delapan aksi Konvergensi angka stunting kita 26,2 persen.
“Kita memiliki target pada tahun 2022 ini angka stunting di Papua Barat bisa mencapai 19 persen dan tahun 2023 bisa mencapai 16 persen, itu merupakan target kita di Pemerintah Provinsi Papua Barat,” katanya.
Atas koordinasi dan kerjasama semua pihak terkhusus OPD teknis, ditargetkan pada tahun 2023 mendatang percepatan penurunan stunting akan lebih maksimal. Diingatkan pula kasus stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi ada beberapa faktor lainnya yang berpengaruh.
“Pemerintah provinsi Papua Barat akan bekerja keras melalui delapan aksi Konvergensi penurunan stunting, melalui OPD teknis seperti Kesehatan, PUPR, Pangan, Energi, Diskominfo dan masih banyak OPD teknis lainnya yang menjadi multi sektor pada penanganan Stunting,” pungkasnya. (aa)
