MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Sekda Manokwari Aljabar Makatita menanggapi kritikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacaan yang meminta bupati untuk menertibkan Kota Manokwari saat menghadiri puncak HPN tingkat Provinsi Papua Barat di Aston Nui, Sabtu lalu.
Aljabar Makatita mengatakan memang dilihat sudah banyak pedagang yang tidak mentaati aturan yang ada. “Saya tadi sudah sampaikan kepada Kasatpol PP untuk melihat perda yang kita sudah punya tentang ketertiban umum,” ujar Aljabar saat ditemui usai upacara, Senin (17/2/2020).
Ketertiban umum itu menyangkut penataan dari pada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, kemudian juga terkait dengan masyarakat yang selalu membuat makam di samping-samping rumah. “Itu juga sudah di atur dalam perda. Kita harus mencari waktu kita duduk melakukan sosialisasikan pada masyarakat, Insyaallah dalam minggu depan kita sudah laksanakan itu,” tuturnya.
Dikatakan bahwa IMB pengurusan dilakukan di PTSP dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, namun yang dilihat saat ini sudah banyak kedai-kedai kecil yang sudah ada di badan jalan. “Ini semua sangat membahayakan mereka,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Manokwari akan bentuk tim kemudian melakukan inventarisir siapa-siapa yang sudah tidak mematuhi aturan yang ada, kemudian akan disurati. “Yang bersangkutan akan kami suruh benahi lebih awal, kalau mereka tidak benahi dari awal, maka kita akan lakukan pembongkaran,” tegasnya.
Lanjut Sekda mengatakan, perda itu sudah ada sejak tahun 2005. Hanya diakui saat ini agak kendor. “Pengawasan kita kurang, sedangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam berjualan semakin meningkat. Sebagai ibu kota provinsi memang kita harus tata lebih rapi, karena banyak tamu dan untuk kenyamanan kita semua, ” katanya.
“Kita tetap respon apa yang disampaikan oleh bapak Gubernur, kita berharap masyarakat juga bisa memahami ini,” tutur Sekda. (aa/bm)
Editor: BUSTAM
