MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Kerja Bupati dalam rangka koordinasi teknis persiapan pelaksanaan Pemilu, Rembug Stunting dan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 pada Selasa (25/7/2023) di salah satu hotel di Manokwari. Hadiri para kepala daerah, pimpinan OPD dan forkopimda.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, raker tersebut sebagai sarana kerjasama dan sinkronisasi program di daerah antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Disamping itu sebagai sarana mengetahui informasi dan kendala terkait penanganan Stunting dan kemiskinan ekstrem di 7 Kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan, dan 80 kampung di Papua Barat.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah dituntut pro aktif bangun kerjasama yang solid sinerginkan dengan pemerintahan merujuk arahan Presiden tentang kebijakan strategis nasional, menyamakan persepsi dan evaluasi program yang tekad dan harus dilaksanakan.
“Jadi jangan tegak dan katakan saya hehat, karena saya ini, tidak ada, masih ada rakyat miskin susah hidupnya. Ini momennya untuk evaluasi, kalau seandainya program perencanaan saudara maka kita fokus di perubahan. Sama-sama duduk berpikir dan bicara demi kepentingan masyarakat Papua Barat,” tegasnya.
Waterpauw meminta jawaban apa relevansi antara dukungan kebijakan negara yang besar ke wilayah Papua Barat dengan tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrem dengan besarnya kucuran dana APBD. “Untuk apa saya jadi Pj. Gubernur, terus untuk apa Bupati/Wakil Bupati dan OPD, untuk apa kita di sini ?,” terangnya.
Sesuai data data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tercatat sebanyak 2.659 anak terindikasi stunting atau sebesar 30 persen. Pemerintah Papua Barat telah menyepakati untuk target percepatan penurunan tahun 2024 hingga 22 persen sehingga wajib menjadi perhatian bersama. Menyempurnakan tujuan dimaksud, Waterpauw telah membentuk satuan tugas dan program bapak/ibu angkat.
“Saya berharap bupati sudah lakukan itu. Ini sudah baik dan bukan tidak mungkin kita yang terbaik. Saya punya keyakinan cepat, tidak pakai waktu lama kalau kita punya semangat. Upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemerintah lakukan intervensi, aksi orang tua asuh di 7 kabupaten,” urainya.
Poin kedua, kesiapan Provinsi Papua Barat dalam rangka pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Perlu diperhatikan bersama bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden merupakan agenda Nasional yang pelaksanaannya melibatkan daerah sehingga tidak diperkenankan berdiam diri.
Selain itu jika dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang menganggu atau menghambat diperlukan kehadiran kepala daerah dalam menyelesaikan permasalah tersebut. “Kepala daerah selalu aktif memantau pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah masing-masing, sehingga jika terjadi hal-hal yang perlu melibatkan pemerintah daerah segera diselesaikan,” tambahnya.
Selain memantau, menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pembiayaan berasal dari APBD. Saat ini yang menyatakan kesiapan terkait pembiayaan Pilkada adalah Kabupaten Manokwari. “Kita perlu membahas kesiapan daerah dalam pembiayaan Pilkada serentak dimaksud,” tandasnya
Dalam kegiatan itu turut dilaunching website e-Keriting (Kemiskinan Ekstrem dan Stunting) dan penyerahan penghargaan daerah dengan dalam merealisasikan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. (rls/red)
|
|
