Proteksi Calon Gubernur dan Wagub Papua Barat, MRPB Segera Bertemu Lembaga Masyarakat Adat Papua

0
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) segera melakukan pertemuan dengan lembaga masyarakat adat Papua 7 kabupaten di Papua Barat. Hal ini dilakukan untuk memproteksi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, agar benar-benar berasal dari dua wilayah adat, yakni Doberay dan Bomberay.
“Kalau kita bicara orang Papua, orang yang punya tanah adat. Berasal dari mana? marganya siapa? moyangnya siapa? Apalagi marga itu turun dari bapak, hak kesulungan orang Papua ada di situ,” kata Judson Ferdinandus Waprak, Ketua MRPB, Jumat (28/6/2024) di kantor MRPB.
Menurut Judson, perlunya memperhatikan dua wilayah adat yang ada di Papua Barat, agar mereka juga bisa maju. “Jadi kita perlu mengangkat yang ada di wilayah adat ini, supaya mereka juga maju. Baik itu laki laki atau perempuan Papua asli sebagai gender yang juga perlu menjadi pemimpin-pemimpin di Papua . Memang kita tidak permasalahkan semua orang Papua yang ada untuk maju, silahkan saja, tapi mengerti dan memahami. Mengakui dan menghargai orang, itu saja harapan dari MRPB. Sehingga dua lembaga masyarakat adat ini bisa sama-sama diangkat, entah dia dari Doberay  atau Bomberay, tapi dia orang kita di wilayah adat yang ada di Papua Barat,” jelas Judson.
MRPB juga berharap lembaga masyarakat adat Papua tidak “bermain kata” dalam mengesahkan orang-orang yang akan nantinya maju pada Pilkada 2024. “Harapan saya, masyarakat adat, dewan adat yang ada di tiap kabupaten di Papua Barat bisa melihat hak kesulungan dengan baik, sehingga memberikan rekomendasi yang benar-benar,” harap Judson.
Karena rekomendasi yang diberikan, lanjut Judson,tentu akan berkaitan dengan orang Papua itu sendiri. “Ko tidak sedang memproteksi hal-hal yang akan merugikan generasi adat Papua yang berkelanjutan. Maka mereka juga akan membuat hal yang salah. Pada saat orang tua-tua membuat hal yang salah pada saat ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, Judson berharap hal ini bisa menjadi perhatian lembaga masyarakat adat Papua, sehingga tidak salah dalam mengeluarkan rekomendasi. (red)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.