MANOKWARI,KLIKPAPUA.com-Penghargaan yang diberikan oleh Menpan RB RI Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Papua Barat dengan Predikat B, merupakan sebuah kemajuan, namun masih ada aspek lain yang perlu dibenahi.
“Tentunya merubah mindset manusia dalam integritas itu membutuhkan waktu,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPM-PTSP) Yan Piet Mosso saat ditemui klikpapua.com di Kantor DPM-PTSP Papua Barat di Arfai, Rabu (30/3/2022).
Menurut Mosso, dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) Papua Barat mulai berbenah untuk menuju provinsi yang ZI dan Reformasi Birokrasi.
“Ada dua hal yang berbeda, zona integritas itu kita bicara predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pelayanan untuk bebas dari KKN.”
“Reformasi Birokrasi bagaimana pelayanan yang prima dan baik tentunya sertifikasi atau penghargaan yang di berikan kepada Kementerian Menpan RB kepada monitoring Papua Barat melalui OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat, dengan predikat B itu adalah sebuah kemajuan, tentunya kita masih memiliki berapa aspek-aspek lain yang perlu harus kita berbenah,” sambungnya.
Untuk membangun sebuah sistem,menurutnya, dalam melayani masyarakat dan melayani pelaku usaha butuh penyesuaian dan kecepatan. “Kami dari DPM-PTSP Papua Barat tetap berkomitmen untuk berbenah diri menuju lembaga terorganisasi yang ZI dan Reformasi Birokrasi,” pintahnya.
Oleh karna,lanjut Mosso, pentingnya berkolaborasi, bersinergis, integrasi dengan semua organisasi perangkat daerah. “Tentunya saya didukung oleh teman-teman kepala bidang dan sekretaris, kita bisa upayakan semaksimal yang kita bisa untuk DPM-PTSP Papua Barat dan juga DPM-PTSP Kabupaten/Kota untuk kita kejar target investasi untuk Papua barat yang di berikan oleh Kementerian Investasi tahun 2022 ini sebesar 2,74,” pesannya.
“Nilai ini masih rendah, dengan sisa waktu delapan bulan kita harus mempunyai target untuk bisa mencapai target investasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi,” tambah Mosso.(aa)
