MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob S. Fonataba, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berdampak pada gaji atau honor tenaga honorer.
“Memang ada efisiensi anggaran yang mencakup refocusing dan penghematan, tetapi tidak termasuk pemotongan honor tenaga honorer,” ujarnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, sejumlah penghematan telah ditetapkan, termasuk pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) 1 persen dan 25 persen, yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur.
Ia menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk pemotongan honor bagi tenaga honorer.
“Inpres tersebut mengarahkan gubernur dan wali kota untuk membatasi belanja pada kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, atau forum grup diskusi (FGD),” jelasnya.
Selain itu, Inpres tersebut juga mengatur pengurangan perjalanan dinas sebesar 50 persen serta pembatasan belanja honorarium.
Kecuali bagi tenaga honorer, melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
“Jadi, tidak ada pengurangan atau pemotongan honor tenaga honorer. Itu tidak ada,” tegas Yacob.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mencakup pemotongan honor tenaga honorer, tetapi tetap harus dilakukan pelaporan kegiatan secara maksimal.
“Pak Gubernur pada Jumat, 14 Februari, memimpin rapat yang hanya membahas hal tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meninjau hal-hal yang bersifat prinsip dalam pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. (dra)
