Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberikan sambutan pada pembukaan Raker Bupati/Walikota se-Papua Barat, Selasa (14/6/2022) di Gedung PKK Papua Barat. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw secara resmi membuka Raker Bupati dan Walikota se-Papua Barat, yang mengusung thema “Konsolidasi Pemerintahan Dalam Rangka Penyelarasan Program Pembangunan” pada Selasa (14/6/2022) di Audotorium PKK.
Raker Bupati /Walikota se- Papua Barat dihadiri Ketua MRPB, Bupati Manokwari, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Sekda Pegunungan Arfak, Bupati Maybrat, Bupati Tambrauw, Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Wondama, serta perwakilan Bupati/Walikota lainnya serta forkopimda dan pimpinan OPD.
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam sambutannya menekankan, Raker Bupati dan Walikota bukan sekedar agenda seremonial semata, sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan momentum ini secara baik dan bertanggungjawab.
Pada kesempatan inilah, kata Waterpauw, akan dibahas beberapa poin prioritas yang disepakati bersama para Bupati dan Walikota untuk dilaksanakan tahun 2023 mendatang.
Diketahui bahwa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di tahun 2022, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 yang akan digunakan Pj Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
“Penyusunan RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini,” ungkapnya.
Permasalahan dan tantangan yang belum terselesaikan sampai saat ini, meliputi; pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan dan lain sebagainya. “Hal ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut Pj Gubernur mengatakan, mempertimbangkan tantangan yang ada, maka perkiraan target yang realistis dalam RPD Provinsi Papua Barat periode 2023-2026, akan meletakkan enam sasaran makro daerah dalam persentasi, sebagai berikut :
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 5,8 % ; Meningkatnya indeks pembangunan manusia sebesar 66,68%; Menurunnya gini rasio sebesar 0,373
; Menurunnya persentase tingkat kemiskinan sebesar 19,35%; Menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5%; Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca lahan dan Kehutanan 40%.
“Enam sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RPD tersebut, menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat, melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama,” tuturnya.(aa)
