26.1 C
Manokwari
Minggu, Agustus 14, 2022
Beranda PAPUA BARAT MANOKWARI Pemkab Manokwari Susun Road Map Reformasi Birokrasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemkab Manokwari Susun Road Map Reformasi Birokrasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

0
53
Pemkab Manokwari menyusun road map (Peta Jalan) reformasi birokrasi tahun 2020-2024, Kamis (28/7/2022) di sasana karya kantor Bupati Manokwari. (Foto: Elyas/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyusun road map (Peta Jalan) reformasi birokrasi tahun 2020-2024, Kamis (28/7/2022) di sasana karya kantor Bupati Manokwari.
Pertemuan yang melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Manokwari, juga dihadiri Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, Asisten II Setda Kabupaten Manokwari Harjanto Ombesapu, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Supriyatna Jalimun dan menghadirkan tenaga ahli PT. Sinergitas Visi Utama, Rahman Mardiyansah.
Wabup Edi mengatakan, pertemuan kali ini sebagai penguatan komitmen road map yang telah dirumuskan bersama. “Ketika pertama kali kita bertemu untuk bersama berkomitmen merumuskan road map reformasi birokrasi. Hari ini, kita bertemu kembali untuk menguatkan komitmen tersebut, dengan merumuskan road map reformasi birokrasi kabupaten Manokwari tahun 2020-2024,” tuturnya
Pemkab Manokwari telah menetapkan delapan prioritas pada area perubahan reformasi birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Dokumen road map merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah kabupaten Manokwari,” kata Wabup Edi
Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Supriyatna Jalimun mengatakan, dengan adanya road map ini tidak hanya sekedar dokumen, melainkan ada kelanjutan hingga tahun 2024 terkait delapan area perubahan.
“Kami minta dukungan komitmen dari pimpinan, road map ini tidak hanya sebatas dokumen tetapi terus dipantau sehingga target setiap tahunnya bisa dilakukan,” ujarnya.
Diutarakan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat baru tiga kabupaten yang sudah menyusun dokumen roadmap reformasi birokrasi.
“Belum semua kabupaten di Papua Barat menyusun roadmap birokrasi reformasi. Baru kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, mereka sudah menyusun road map di 2020-2024 atau periode akhir, dan Manokwari hari ini sudah menyusun roadmap reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Rahman Mardiyansah Konsultan dari PT. Sinergitas Visi Utama, memaparkan pentingnya roadmap reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah daerah untuk melihat tata kelola pemerintahan. (dra)
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.