MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor bupati, Senin (2/6/2025).
“Pergeseran APBD 2025 sudah dilakukan sesuai arahan efisiensi dari pusat. Walaupun banyak pihak kecewa, pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan,” ujar Hermus.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada pengurangan biaya perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga pada penghapusan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Hermus menyoroti bahwa salah satu dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh para tenaga honorer. Hingga saat ini, pembayaran gaji honorer belum dapat direalisasikan karena belum adanya kepastian hukum dan regulasi dari pemerintah pusat terkait kewajiban pembiayaan tenaga honorer oleh daerah.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tenaga honorer. Saat ini kami masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Bupati menegaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran harus dipastikan memberi dampak positif terhadap kinerja pemerintahan, serta semua kebijakan yang diambil harus berada dalam koridor hukum.
Ia juga mengimbau agar para tenaga honorer tetap bersabar dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi atau rumor yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kebijakan efisiensi ini berlaku secara nasional, bukan hanya di Manokwari. Jadi saya minta jangan ada kasak-kusuk atau penyebaran informasi yang tidak benar,” tegas Hermus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa karena saat ini sudah memasuki pertengahan tahun, struktur APBD telah dikunci sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penambahan kegiatan baru.
“Mau tidak mau, kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD harus dijalankan agar program pemerintah tetap berjalan dan realisasi anggaran tercapai,” pungkasnya. (mel)
