Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM– Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang mengikutsertakan dirinya bersama rombongan untuk bertemu Menpan-RB, guna membicarakan nasib pencaker di kabupaten/ kota di Papua Barat.
“Saat pertemuan dengan Menpan-RB kami dari MRPB ada 4 pernyataan yang kami sampaikan, pertama hasil CPNS formasi tahun 2018 hasilnya tidak sesuai pertemuan yang kita lakukan di Jakarta untuk kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen non OAP. Semua ini terbukti bahwa di beberapa kabupaten ada yang tidak memenuhi kuota 80:20,” kata Maxsi Nelson Ahoren, Kamis (13/8/2020) di kantornya.
Sehingga kata Maxsi, MRPB mengambil langkah pertama menolak keputusan yang sudah disampaikan, dan ada kurang lebih 8 kabupaten yang belum mengumumkan, sehingga MRPB meminta kepada Menpan-RB untuk menarik kembali hasil 8 kabupaten yang belum diumumkan.
“Kami juga meminta kepada Menpan-RB untuk lima kabupaten yang sudah mengumumkan untuk menarik kembali dan mengisi kembali untuk menjadi 80 persen, namun gubernur meminta untuk dilakukan penambahan untuk yang sudah mengumumkan,” ujar Maxsi saat melakukan konferensi pers.
MRPB berharap kepada pemerintah khususnya kabupaten yang sudah memgumumkan, harus transparan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait penambahan jumlahnya kuota yang diberikan.
Lebih lanjut Maxsi menyampaikan Menpan-RB juga menyampaikan kepada gubernur, bupati/ walikota bahwa formasi 2019 akan diisi oleh Orang Asli Papua (OAP), sehingga dalam hal dirinya menyampaikan kepada Menpan harus ada surat tertulis yang disampaikan.
Ditambahkan Maxsi, surat pernyataan tersebut MRPB sudah dapatkan dari Menpan-RB bahwa tahun formasi 2019 adalah orang Asli Papua dan surat tersebut juga sudah diserahkan kepada BKD kabupaten/kota se-Papua Barat.
Maxsi berharap hal ini perlu dikawal secara baik, sehingga delapan kabupaten yang belum mengumumkan dapat dilihat apakah mencapai 80 persen atau tidak. “Kalau capai 80 persen silahkan kita dilaksanakan, saya rasa wewenang itu sudah dikembalikan kepada daerah yang belum umumkan.”
Dan yang sudah diumumkan seperti pernyataan gubernur harus ada penambahan kuota, pelru dilakukan secara transparan, agar diketahui masyarakat berapa jumlah penambahan kuota tersebut. (aa)
