Ketua MPR Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren saat bertemu Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono di Mabes Polri. (Foto: Ist/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat bertemu Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, didampingi Karo SDM Mabes Polri.
Ketua MPR Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren mengatakan, dirinya telah bertemu Wakapolri, membahas menyangkut tiga hal, menyangkut kondisi di Papua Barat, persiapan perubahan akar Undang-undang Nomor 21 tentang Otsus, kuota penerimaan polisi untuk OAP (Orang Asli Papua) dan dorongan agar ada anak Papua yang menjabat Kapolres di Papua Barat.
“Kami menyampaikan kepada Wakapolri bahwa situasi dan kondisi di Papua Barat saat ini aman dan masih bisa terkendali, oleh karena itu MRPB melakukan tugasnya dalam hal melakukan sosialisasi, kita meminta dibeckup dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan meminta perhatian terkait masa depan anak asli Papua untuk dapat menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” ujarnya saat ditemui di kantor MRPB, Kamis (13/8/2020).
Menyangkut penerimaan polisi baik itu dari Bintara, Tamtama dan Akpol, mereka harus melihat standard Orang Asli Papua, seperti dalam pernyataan surat keputusan dari pusat bahwa 60 persen untuk orang Papua dan 40 persen Nusantara. “Untuk mencapai kuotanya 60 persen untuk orang Papua, itu sangat sulit dan tetap harus sesuai dengan perjanjian dari pusat,” ucap Maxsi.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta kepada Kapolri agar di Papua Barat dapat menempatkan jabatan kapolres kepada anak asli Papua. “Di Papua Barat ada 13 kabupaten/kota setidaknya minimal ada 6 orang Kapolres anak Papua yang menduduki jabatan tersebut, nyatanya saat ini tidak ada satupun anak Papua menduduki jabatan kapolres di Papua Barat, ” ucapnya.
Wakapolri langsung memerintahkan Karo SDM Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti, apakah masih mengalami kendala dalam kepangkatan agar segera dilakukan kenaikan kepangkatan bagi anak Papua.
Lebih lanjut Maxsi menyampaikan menyangkut posisi anak Papua yang telah diganti, SDM Polda Papua Barat agar melihat dan memperhitungkan kinerjanya secara baik. “Dan kalau bisa posisi DirSDM diduduki oleh anak asli Papua,” kata Maxsi.
Dirinya juga sudah menyampaikan bahwa polisi dikatakan berhasil apabila menyiapkan anak-anak asli Papua dapat menduduki jabatan sebagai perwira-perwira di dalam kepolisian.“Bagaimana harkat dan martabatnya anak Papua diangkat dan mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin ditanahnya sendiri.”
Dan bersyukur rekomendasi dari MRPB, dijawab dengan ada tiga anak asli Papua yang lolos Akpol. “Mereka berada pada posisi aman, dan ini merupakan harga diri dari lembaga ini, ketiga nama yang sudah dikirim tidak lagi dikembalikan dan harus tetap melanjutkan pendidikan, jangan kembali ke Papua Barat kalau belum lulus dari Akpol,” tandas Maxsi.(aa)
