MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 Rp2.802,3. Triliun tahun 2023 Rp2.637,3 Triliun. Sedangkan Belanja Negara tahun 2024 Rp3.325, triliun, tahun 2023 sebesar Rp3.123, 7 triliun.
Sementara difisif (BPD) tahun 2024 sebesar Rp522.8 triliun, tahun 2023 sebesar Rp. 486,4 triliun. Sedangkan alokasi belanja APBN 2024 di Papua Barat sebesar Rp. 17,25 triliun.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, Senin (11/12/2023) mengatakan, gejolak ekonomi terjadi perang di Negara Ukrania belum selesai ditambah perang Israil dan Palestina cukup mempengaharui. Tetapi data perekonomian masih berjalan baik, dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, dan inflasi stabil dan kinerjanya neraca perdagangan masih suplus 42 bulan terakhir ini.
“Dan APBN 2024 disusun asumsi Makro dan Optimis. Tetap waspada, bahkan nanti ada bencana alam, elnino, ada perang lagi belum selesai. Namun APBN tetap menjaga, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target,” katanya di kantor Gubernur.
Purwadhi menjelaskan Papua Barat tahun 2023 menunjukan tren positif pertumbuhan 3 persen. Kemudian inflasi berhasil ditekan. Periode sebelumnya Inflasi di Manokwari tertinggi secara Nasional. “Atas kerja keras pemerintah daerah dan Bank Indonesia, tingkat inflasi masih di level 2,93 persen, masih di bawah target Nasional 3,51 persen,” jelasnya.
Menurutnya, APBN sekarang di angka 2.802,3 triliun untuk penerimaannya, kemudian menunjukan perekonomian unggul. “Sedangkan dari sisi belanja alokasi secara Nasional Rp3.325, triliun atau meningkat 8,6 persen dibandingkan APBN tahun 2023. Jadi perekonomian kita unggul,” tuturnya.
Diharapkan, target APBN secara Nasional Rp2.802,3 triliun tercapai. Karena tidak bisa lagi mengadalkan dari Sumber Daya Alam (SDM) 70 persen penerimaan APBN dari sektor yakni perpajakan dan cukai.
Selanjutnya dari sisi belanja sebesar Rp. 3.325, triliun terdiri belanja Pemerintah Pusat untuk sektoral gaji PNS, TNI, Polri. Kemudian membayar subsidi membayar pinjaman. “Sekitar sebesar Rp2.400 triliun dan transfer ke daerah secara Nasional ada Rp857 triliun. Sehingga angka tadi secara nasional mengalami defisit 2,29 persen,” tuturnya.
Dikatannya, dari angka tersebut secara Nasional mengalami defisit 2,29 atau Rp522 triliun. Prioritas belanja 2024 diutamakan perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas nasional transformasi ekonomi hijau. “Papua Barat dideklarasikan sebagai provinsi konservasi dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan pemilu di tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, belanja transfer ke daerah hanya digunakan untuk pengajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama tenaga guru dan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan publik, operasional sekolah pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. “Serta paling penting juga menangani kemiskinan ekstrim, stunting di Papua Barat,” ucapnya.
Diterangkan alokasi rill yang akan di serahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta instansi vertikal secara total ada sebesar 17,25 triliun. Yang terdiri belanja sektoral Rp5,9 triliun, TKD sebesar Rp. 11,35 triliun. “Disini terlihat komitmen, pemerintah pusat teryata belanja pemerintah pusat untuk sektoral itu dibawah dari belanja TKD sebagian besar alokasi dalam bentuk belanja transfer ke daerah,” ungkapnya.
“Untuk alokasi 2023, saat ini sudah terealisasi 88,12 persen. Total rincian belanja sektoral, tinggal 80,93 persen, sedangkan belanja transfer ke daerah mencapai Rp11 triliun atau 91,69 persen,” sambungnya.
Selain itu, belanja sektoral, antara lain, peresmian Bandara Siboru Fakfak, menyusul Bandara Rendani Manokwari, jembatan dan jalan Trans Papua yang masih dalam proses pengerjaan.
Kemudian dana transfer alokasi 91,69 persen ini disumbang dari percepatan penyaluran dana bagi hasil, serta percepatan penyaluran dana fisik serta seluruh dana Otsus 100 persen dari kas negara dan kas daerah. “Jadi itu membangun, realisasi sudah cukup tinggi transfer ke daerah. Diharapkan bermanfaat, masyarakat di tanah Papua,” tuturnya.
Ia berharap kebutuhan belanja disusun sesuai prioritas fokus pada hasil transparan dan akuntabilitas, dan untuk menghindari potensi korupsi. “Percepatan proses DIPA pelaksanaan anggaran KL dan APBD dengan tata kelola yang baik agar manfaat dirasakan masyarakat. Sinergitas dan dan keharmonisasi kebijakan APBD dengan APBN akan terus ditingkatkan agar pembangunan bergerak selaras,” jelas Purwadhi.
Lanjut Purwadhi, Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi dalam pelaksanaan tugas Kanwil DJPb Papua Barat, yang memiliki komitmen untuk selalu mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat anti korupsi dan anti gratifikasi.
Layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Papua Barat tidak dikenakan biaya atau nol rupiah, termasuk dalam penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb Papua Barat.
Para mitra Kerja diharapkan tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJPb Papua Barat. Termasuk kepada pejabat pegawai KPPN, dalam hal terdapat indikasi atau dugaan pungutan dalam layanan Kanwil DJPb Papua Barat dan KPPN, dapat dilakukan pengaduan melalui sarana pengaduan resmi.
Hal ini agar bersamaa sama memperkuat pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan. (ar)
