MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pansus DPR Papua Barat telah menyerahkan dokumen hasil kerja tentang masukan 7 rancangan peraturan pemerintah (RPP) kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Penyerahan dokumen draf 7 RPP ini berlangsung di ruang kerja Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang didampingi Ketua Forp Papua Yoris Rawiyai, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Mamerob Rumakiek dan anggota DPR RI Roberth Kardinal, Kamis (9/9/2021).
Ketua Pansus revisi UU Otsus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni melalui telpon celulernya kepada wartawan di Manokwari, Jumat (10/9/2021) membenarkan audens bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tersebut.
Dijelaskan bahwa, setelah Bambang Soesatyo menerima hasil masukan dari masyarakat di Papua Barat tersebut akan ditindaklanjuti dengan menyurati Mendagri dan komisi II DPR RI untuk segera menggelar FGD bersama Pansus DPR Papua Barat. “Setelah kita bacakan aspirasi semua maka beliau (Ketua MPR RI) nyatakan bahwa dalam pembahasan dalam pemerintah pusat harus melibatkan DPR Papua Barat, akan ditindaklanjuti dengan menyurati kemendagri,” ucap Yan Yoteni.
Kemudian kata Yoteni, Ketua MPR RI akan laporkan hasil pansus DPR PB ini langsung kepada Presiden Joko Widodo dan menyurati komisi II DPR RI untuk menggelar FGD bersama pansus Papua Barat pada tanggal 16 September 2021. “Pak Bambang Soesatyo sangat berterima kasih karena hasil kerja pansus DPR PB adalah materi yang benar-benar melalui satu proses politik dari akar rumput sehingga mewakili masyarakat yang merasakannya, melibatkan pakar dan ahli, bukan pikiran orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurut Yoteni bahwa Ketua MPR menyampaikan proses yang dilakukan pansus DPR PB ini telah membantu pemerintah pusat untuk menyelesaikan kepentingan politik orang banyak. (red)
