Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombu. (Foto: Elyas/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat perekaman e-KTP, hal itu untuk kepentingan Pemilu 2024.
Meskipun Pemilu 2024 akan berlangsung masih 2 tahun lagi, namun tahapan-tahapan pemilu ini sudah dimulai pada bulan 13 Juni lalu.
Dimana pada pemilu nanti, masyarakat akan memilih presiden dan wakilnya, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. “Persiapan tahapannPemilu di tahun 2024, 13 Juni lalu sudah kickoff, dua lembaga KPU dan Bawaslu harus mendapatkan pelatihan serius, karena kedua lembaga ini harus dorong segera bekerja cepat untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Terutama dari sisi persiapan di level masyarakat, katakanlah pendidikan politik rakyat, meraka tau tidak pemilu tanggal berapa? sosialisasi harus berjalan. Pemda harus mengambil peran dalam mensosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat,” kata Sombuk kepada wartawan, Rabu (22/6/2022)
Selain itu, Ombudsman Papua Barat menyoroti laju perekaman e-KTP di Papua Barat masih rendah. Padahal, pemilu nanti berbasis NIK. “Laju perekaman e-KTP masih lambat karena faktor pandemi Covid-19. Pemilu sudah didepan mata, data itu sangat diperlukan dalam sejumlah tahapan pemilu 2024, dalam menetapkan daftar pemilih tetap maupun tahapan verifikasi parpol, karena parpol harus memiliki syarat kepesertaan,” tuturnya
Untuk kepentingan pemilu, lanjut Sombuk, Gubernur harus mendorong memimpin gerakan perekaman e-KTP secara cepat, semua pihak harus dilibatkan.
Dia mencontohkan vaksinasi bisa berjalan dengan cepat karena seluruh stakehokder di dorong untuk mempercepat program tersebut. “Dukcapil harus didukung bekerja cepat, menjemput bola untuk mengejar perekaman e-KTP,” bebernya. (dra)
