Musrenbangnas 2021,Ini Usulan Papua Barat ke Kementrian Kesehatan

0
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM—Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta Kementrian Kesehatan mempercepat perizinan Rumah Sakit Provinsi. Agar dapat digunakan dalam penanganan pasien Covid-19 ditengah gejolak wabah virus ini.
“Kami meminta perizinan Rumah Sakit Provinsi dipercepat. Makanya pak gubernur akan tindaklanjut dengan Badan Pertanahan, PTSP Kabupaten untuk perizinannya dari bawah, agar dipercepat,” kata Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani saat berlangsung Musrenbang Nasional Tahun 2021 melalui video conference bersama Pemerintah Pusat, Kamis (30/4/2020).
Selain itu, kata Wagub, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga meminta peralatan untuk pengujian sampel swap. Meminta Kementerian Kesehatan membantu proses penyediaan alat tersebut. “Ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan, tetapi karena ini darurat,kami minta dipercepat. Dan nanti akan dilakukan pendampingan dari Kemenkes,” kata Wagub.
Dan untuk pengadaan alat tersebut, bukan berarti punya uang langsung diberikan oleh vendor. “Dan bila kita punya alat itu, tidak serta merta bisa kita operasionalkan, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Semua harus melalui Kementrian Kesehatan,” jelasnya.
Lanjut Wagub menjelaskan, labolatoriusm di Jayapura sudah masuk 7 besar untuk pemeriksaan swap di Indonesia, sejak dulu sudah pernah dilakukan untuk pemeriksaan penyakit TBC (Tuberkulosis) . “Itu sudah mereka periksa di sana,sementara kita belum punya. Karena  itu kita akan mulai dari nol, sehingga butuh waktu. Jadi tidak berarti kita punya uang, langsung bisa dilakukan pemeriksaan,” kata Wagub menjelaskan.
Musrenbangnas 2021 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Presiden berpesan kepada seluruh gubernur, bahwa ditengah wabah Covid-19 ini kegiatan pemerintahan, pembangunan tetap jalan. “Tetapi fokus pada upaya melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Dan juga mengantisipasi dampak-dampak yang timbul akibat berbagai kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Wagub.(aa/bm)
Editor: BUSTAM

Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.