Melalui video conference, Dirjen Otda membuka Musrenbang Provinsi Papua Barat dari ruang kerjanya di Kantor Kemendagri, Selasa (29/4/2020). (Foto: Humas dan Protokol Setda Teluk Bintuni/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM–Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2021 resmi dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, yang mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Melalui video conference, Dirjen Otda membuka acara ini di ruang kerjang di Kantor Kemendagri, Selasa(29/4/2020). Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani mewakili Gubernur, sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni diwakili oleh Wakil Bupati, Matret Kokop,SH didampingi Sekda, Kepala Bapelitbangda, Asisiten II, Kepala Badan Keuangan dan sejumlah pimpinan OPD.
Pemerintah Provinsi Papua Barat
“Kami gembira karena pemilihan tema RKPD tahun 2021 Provinsi Papua Barat sangat cocok dan mendukung tema Nasional. Dengan selarasnya tema, pembangunan antara pusat dan daerah ini seyogyanya diharapkan target pembangunan di tingkat nasional dan daerah dapat sinergi tercapai. Selanjutnya, seluruh kepala daerah dan provinsi menyalaraskan tema RKPD tahun 2021,” jelasnya.
Pencapaian pembangunan di Papua Barat saat ini sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2019 tetap positif walaupun masih rendah jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,6 persen.
Tingkat pengangguran di Papua Barat tahun 2019 mencapai 6,24 persen dengan rata rata nasional 5,28 persen. Namun berdasarkan tren selama 2015 – 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)Papua Barat menunjukan kondisi yang semakin membaik dengan angka TPT yang cenderung mengalami penurunan.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Sehingga menjadi perhatian Pemprov Papua Barat agar menekan angka TPT, salah satunya dengan melakukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat agar peluang masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin besar.
Angka kemiskinan Papua Barat harus mendaptkan peratian karena masih berada di angka 21,51 persen, untuk rata- rata nasional saat ini 9, 22 persen. Peranan komuditas makanan terhadap garis kemitraan lebih jauh jika dibandingkan dengan peranan komuditas bukan makanan, baik diperkotaan maupun pedesaan.
Menyikapi kondisi seperti ini, diharapkan pemerintah daerah lebih fokus pada penanggulangan kemiskinan serta mampu memanfaatkan potensi daerah dengan pendekatan. Sehingga seluruh masyarakat dapat menerima manfaat dari potensi daerahnya.
Tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indeks kemanusiaan Provinsi Papua Barat terus mengalami kemajuan. Indeks kemanusiaan Papua Barat tahun 2019 mencapai level 64,70 angka ini meningkat 0,96 persen poin dibanding tahun sebelumnya di level 63,74.
Status pembangunan manusia Papua Barat tahun 2019 masih berstatus sedang, yang tidak berubah dari tahun 2012. ITE tahun 2019 mencapai pertumbuhan positif sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Secara khusus kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ini serta menjadikan Provinsi Papua Barat di peringkat pertama pertumbuhan tercepat se-Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi seluruh kabupaten/kota se- Papua Barat,” kata Akmal Malik.
Sementara Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, dalam Musrembang tersebut Pemerintah Provinsi Papua Barat memperhatikan usulan kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana kerja OPD ditingkat provinsi dan dituangkan dalam RKPD tahun 2021.
Serta memperhatikan usulan kabupaten/kota dan menetapkan 20 prioritas provinsi, 15 yang merupakan rapat koordinasi Gubernur dan Rakor Ehkbang dan 5 usulan baru untuk di bahas dalam Musrenbang Nasional.(rls/bm)
