Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bersama Gubernur Papua Barat telah menyurati Kejaksaan Agung guna penerimaan jaksa yang ada di Papua Barat.
Surat permintaan penambahan 150 jaksa di respon baik oleh Kejaksaan Agung, namun dengan catatan berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan Menpan-RB guna membahasa penambahan tersebut.
Hasil koordinasi dan pertemuan bersama Menpan-RB terkait rekomendasi penambahan 150 jaksa dan pegawai administrasi dalam kejaksaan diterima dan disutujui. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, Selasa (5/10/2021).
Menurutnya dalam penambahan150 orang jaksa ada juga penambahan 24 jaksa yang terbagi untuk 2 provinsi yakni 12 provinsi Papua dan 12 lagi untuk Provinsi Papua Barat. “Hari ini Papua Barat membutuhkan banyak tenaga jaksa menginggat sudah ada penambahan kejaksaan negeri di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat,” tuturnya.
Kata Maxsi, dimana untuk 24 jaksa di dua provinsi ini untuk tahun 2021, juga akan didesak Menpan -RB agar untuk penambahan 150 ini diperuntukkan juga tahun 2021, menginggat Papua Barat saat ini membutuhkan banyak jaksa khususnya untuk anak-anak Asli Papua.
Maxsi berharap untuk penambahan 150 yang telah disetujui tersebut, 20 persennya untuk tenaga administrasi di dalam kejaksaan tersebut. “Tidak serta merta 150 itu untuk jaksa saja ada juga pengakatan bagi pegawai administrasi kejaksaan,” harapnya.
Maxsi juga menambahkan MRPB sudah membentuk pansus yang akan berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi guna membicarakan 150 penambahan tersebut. “Dalam waktu dekat kita bisa kembali lagi ke Jakarta untuk menyampaikan hasil koordinasi kita seperti apa kepada Kejaksaan Agung. Kami berharap dimana dalam perekrutmen 12 dan penambahan 150 calon jaksa nantinya ada transparan keterbukaan antara instansi terkait, ini sangat luar biasa, karena Menpan-RB merespon baik dengan adanya penambahan 150 tersebut, dan kalau bisa penambahan ini di khususkan untuk anak-anak Asli Papua,” pungkasnya.(aa)
