MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Senator Yance Samonsabra melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang merupakan salah satu KDMP percontohan di Papua Barat yang mengikuti launching secara nasional oleh presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 lalu yang dipusatkan di Kalten, Jawa Tengah.
Dalam kunjungan kerjanya, Senator Yance Samonsabra bermaksud melihat secara langsung progres serta kendala yang dihadapi oleh para pengurus KDMP serta pemerintah desa KDMP percontohan tersebut.
“Karena KDMP ini merupakan program prirotas pemerintah saat ini, dalam masa reses ini, saya juga ingin melihat perkembangan serta kendala implementasinya di kampung-kampung, terutama yang saya mau lihat terlebih dahulu KDMP percontohannya. Selain itu, saya juga ingin melihat perkembangan BUMDesa, karena dua kelembagaan ini mirip tapi tak sama, makanya saya mau melihat bagaimana implementasi kolaborasinya di tingkat desa,” ujar senator yang juga mantan pemberdayan masyarakat ini, Jumat (25/7/2025) di kantor KDMP Kampung Aimasi.
Setibanya di kantor KDMP Kampung Aimasi, senator Yance Samonsabra terlihat disambut secara sederhana oleh pengurus KDMP dan selanjutnya meninjau barang-barang yang terlihat terpajang rapi seperti aneka sembako, pupuk, serta loket BRI-Link. Usai melihat-lihat sejumlah barang pajangan KDMP Kampung Aimasi, selanjutnya senator mengajak pengurus dan kepala desa untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya.
Dalam penyampaian aspirasinya, Sayuti menyampaikan dan berharap agar KDMP yang dipimpinnya, yang merupakan KDMP percontohan mewakili KDMP se-Papua Barat dapat diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan memfasilitasi dukungan berupa dukungan kantor, dukungan kemitraan dengan BUMN di daerah serta bantuan operasional dalam bentuk hibah sebagai stimulan dan motivasi pengurus untuk lebih giat mengembangkan usaha KDMP percontohan ini.
“Kami sangat serius dan bertekad untuk mengembangkan KDMP ini, karena sudah dilaunching menjadi KDMP percontohan, bahkan diantara kami pengurus telah berkomitmen dan merealisasikan patungan modal untuk memulai usaha KDMP ini,” ujarnya.
Dirinya bersama pengurus berharap pemerintah pusat dan daerah dapat merealisasikan program-program kebijakan usaha yang berpihak pada KDMP sebagaimana paparan menteri koperasi dan pejabat terkait dalam sejumlah kesempatan di pemberitaan media. “Kami sangat berharap ada kebijakan untuk mendukung usaha KDMP kami, seperti janji pemerintah agar kami KDMP dapat menjadi penyalur produk BUMN seperti minyak tanah, gas LPG, pupuk, pinjaman kredit dengan bunga rendah, apotek desa,” harapnya.
Ditambahkan Wakil Ketua KDMP Bidang Usaha Muhammad Syukur, pihaknya telah mengajukan pinjaman melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) yang menawarkan dukungan permodalan melalui pinjaman kepada KDMP Kampung Aimasi pada saat kunjungan Wamenkop bulan Juni lalu.
“Kami telah menerima tawaran dan mengisi serta mengirimkan formulir pengajuan kredit melalui LPDB, yang menawarkan dukungan permodalan berupa pinjaman, saat ada kunjungan wamenkop beberapa waktu lalu, sebulan sebelum launching, tapi sampai sekarang belum ada informasi lanjut,” ujarnya.
Aspirasi bersama juga disampaikan oleh kepala desa dan pengurus koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kampung Aimasi yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan sebidang lahan untuk pembangunan kantor serta gudang KDMP, sehingga berharap senator Yance Samonsabra dapat melanjutkan aspirasi ini kepada kementrian terkait.
“Kami telah berkoordinasi dan disetujui kepala desa, bahwa kami KDMP telah disediakan sebidang tanah desa untuk pembangunan kantor dan gudang, mohon bapak senator bisa menyampaikan dan memfasilitasi kami untuk bisa mendapatkan bantuan pembangunan kantor dan gudang dari pemerintah pusat,” ujar Ketua KDMP.
Menambahkan aspirasi kepala kampung, Sekretaris Kampung Aimasi Darius Masso mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat terkait dana desa yang digunakan sebagai jaminan kredit KDMP yang menurutnya hal ini sangat memberatkan pemerintah desa dan merugikan masyarakat.
“KDMP yang mengajukan pinjaman kredit, yang mengelola keuangan, kenapa harus dana desa yang menjadi jaminan. Kami selalu berdoa yang baik agar usaha KDMP dapat berjalan sesuai perencanaan, tetapi namanya usaha juga kan tetap ada persentase kegagalan, ini yang bagi kami agak memberatkan,” ujarnya.
Gunawan yang mewakili Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) juga menyampaikan harapan yang sama kepada senator Papua Barat agar sejumlah aspirasi yang telah disampaikan oleh pengurus KDMP dan pemerintah kampung dapat diteruskan kepada pemerintah pusat, sehingga sangat berharap ada kebijakan khusus terhadap KDMP Kampung Aimasi yang merupakan KDMP percontohan mewakili provinsi Papua Barat.
Usai mendengarkan sejumlah aspirasi dari KDMP dan pemerintah Kampung Aimasi, Senator Yance Samonsabara menlanjutkan kunjungannya ke KDMP dan BUMDesa Bangun Asanyar di Kampung Udapi Hilir yang kebetulan menempati kantor bersama eks kantor KUD.
Yance Samonsabra yang mantan pemberdaya dan terbiasa di lapangan, setibanya di lokasi langsung menuju ke gudang beras BUMDesa Bangun Asanyar, karena BUMDesa ini salah satu unit usahanya adalah penyedia dan penyalur beras ASN Kabupaten Manokwari.
“Puji Tuhan Alhamdulilah, masih jalan yah unit usaha BUMDesa untuk penyaluran beras ASN ini,” ujar senator dua periode ini saat melihat tumpukan beras di gudang BUMDesa Bangun Asanyar kampung Udapi Hilir.
Mas’Ud salah satu pegawai BUMDesa yang sedang bertugas menjaga gudang saat ditemui senator menjawab pertanyaan senator bahwa unit usaha pelayanan beras ASN masih berjalan dan menyampaikan bahwa dirinya dipercayakan untuk melayani ASN yang melakukan pengambilan jatah berasnya langsung ke gudang.
Ketua Bamuskam Kampung Udapi Hilir Sarjiman, menjelaskan kepada senator bahwa unit usaha penyedia dan penyalur beras ASN masih berjalan. Ditambahkannya, meski saat ini para pengurus BUMDesa mengaku sedang kesulitan mendapatkan pasokan beras karena harga beras di pasaran yang semakin tinggi yang mendekati harga kontrak dengan pemerintah daerah. Namun demikian hingga saat ini pengurus masih mampu mensiasatinya.
Sedangkan Ketua KDMP Kampung Udapi Hilir Suyar menyampaikan aspirasinya terkait kesiapannya yang didukung oleh pemerintah kampung dalam hal ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor dan gudang, sehingga dirinya berharap agar senator dapat menyampaikan dan memberikan dukungan fasilitasi bantuan ke pusat untuk pembangunan kantor dan gudang.
“Setelah berkoordinasi dengan kepala kampung, KDMP kami diberikan alokasi lahan untuk pembangunan kantor dan gudang, sehingga kami berharap kepada pak senator untuk dapat menyampaikan ke pusat bahwa kami telah siap lahan dan siap menerima bantuan kantor dan gudang kalo ada,” ujarnya seraya menunjuk areal lahan sekitar kantor yang diarahkan oleh kepala kampung dapat dibangun kantor dan gudang KDMP.
Dirinya juga berharap agar kementrian Koperasi dapat berkolaborasi dengan kementrian pertanian ataupun kementrian invetasi agar mengarahkan para investor di pusat maupun daerah, melakukan kemitraan dengan KDMP di kampung-kampung, misalnya dalam hal invetasi perkebunan ataupun komoditas lainnya.
Suyar juga mengusulkan kepada senator agar kiranya dapat menyampaikan ke kementrian terkait dapat memberikan dukungan modal berupa hibah kepada minimal 10 KDMP percontohan di masing-masing kabupaten melalui dana CSR, sehingga dapat menjadi modal awal sebagai stimulan KDMP memulai usahanya.
Usai mengunjungi dua kampung di Kabupaten Manokwari dengan meninjau dan berdiskusi dengan KDMP dan BUMDesa, Senator Yance Samonsabra menyampaikan berkomitmen akan menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diagendakan pada Agustus mendatang.
“Saya berterimakasih kepada tim dan pengurus KDMP, BUMDesa serta pemerintah kampung, sehingga saya bisa mendapatkan banyak input atas kendala-kendala atas implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini di Papua Barat khususnya di Manokwari, sehingga ini akan menjadi bahan saya pada RDP bulan Agustus nanti dengan Pak Menteri Koperasi,” tegas Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat ini. (rls)
