MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan DPR Papua Barat (DPRPB) menyepakati rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD 2023.
Kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tersebut tercapai dalam rapat Banggar dan TAPD—yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pada Senin malam (4/9/2023)
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba mengungkapkan, bahwa pagu yang pada pembahasan perubahan APBD Tahun 2023, nilainya berkisar lebih dari Rp6 triliun.
“Pagu yang diusulkan sekira lebih dari 6 triliun,” singkat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Agus Nurodi mendampingi Pj Sekda Jacob Fonataba usai penandatangan berita acara persetujuan yang berlangsung di Aston Niu Hotel.
Di sisi lain, Fonataba membeberkan, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua Barat dipastikan mengalami penurunan. Kondisi tersebut akibat adanya pemekaran wilayah, sehingga sejumlah aset mesti dialihkan ke daerah otonom baru yakni provinsi Papua Barat Daya.
“Bukan karena ada terjadi musibah atau apa. Itu (pengurangan) otomatis, tapi itu realistis namanya. Kalau potensinya kurang, pasti hasilnya kurang, itu sudah hukum alam,” ujar Fonataba.
Agus menambahkan, pemprov mendapatkan penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp100 miliar. “Tambahan pendapatan itu bersumber dari dana bagi hasil,” tutup Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR PB Orgenes Wonggor menyatakan, meski sudah disepakati KUA dan PPAS RAPBD 2023. Akan tetapi, pembukaan jadwal sidang pembahasan mundur ke tanggal 7 September.
“Pembukaan sidang pembahasan anggaran dilanjutkan pada Kamis mendatang, ini karena dokumen RPABD baru akan diterima di hari yang sama. Kita sudah atur mulai besok pembahasan sidang, tapi kita menyesuaikan dengan materi sidang,” pungkas Wonggor. (red)
|
|
