Korupsi Ancaman Besar Negara, Gubernur Apresiasi Deklarasi Janji Kinerja Kemenkumham Papua Barat

0
42
Foto bersama forkopimda Papua Barat pada kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatangan Perjanjian Kinerja, Penandatanganan Komitmen Zona Integritas tahun 2022 di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—  Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatangan Perjanjian Kinerja, Penandatanganan Komitmen Zona Integritas tahun 2022 di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus Setda Papua Barat, Robert R. A. Rumbekwan mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun komitmen bersama, khususnya jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam menghadirkan pelayanan  prima, yang baik dan bersih kepada masyarakat.
“Kita ketahui bersama, korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia,” tutur staf ahli saat membacakan sambutan Gubernur, Kamis (13/1/2022) di Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Robert menyampaikan, tak ada cara yang mudah dan instan untuk menguranginya.  Korupsi menjadi ancaman besar yang akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, merusak  lingkungan hidup, merampas hak asasi manusia, dan merusak tatanan lembaga demokrasi, serta menghambat pembangunan di Indonesia.
Menurutnya, anggaran -anggaran yang seharusnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan rakyat, malah menjadi berkurang. Keuangan Negara pada APBN/APBD yang setiap tahun berkurang, menjadi makin sangat terbatas, karena adanya korupsi.
“Apalagi saat ini kondisi keuangan Negara kurang stabil, karena adanya pandemi Covid-19 yang masih belum mereda dan munculnya varian-varian baru yang kembali membuat kita memberikan perhatian lebih akan masalah ini,” tandasnya.
Lanjutnya, dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat, dengan keterbatasan penyediaan anggaran untuk kepentingan mereka, mulai dari pembangunan insfrastruktur, pendidikan, pelayanan transportasi dan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan lainnya.
Robert menambahkan, penandatanganan pencanganan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), menjadi tonggak peningkatan prestasi yang akan diraih Kementerian Hukum dan Ham Papua Barat sepanjang tahun 2022.(aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.