MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengatakan, sektor migas menjadi motor utama perekonomian daerah, tetapi kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan fiskal dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Teluk Bintuni menghadapi paradoks. Sektor migas menjadi motor utama ekonomi, tetapi penerimaan mandiri daerah masih kecil dan kemiskinan masih tinggi,” kata Yohanis saat menjadi narasumber dalam rapat teknis finalisasi dan validasi di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Teluk Bintuni sangat kuat ditopang industri pengolahan dan pertambangan. Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Teluk Bintuni mencapai Rp52,36 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 29,20 persen.
Pada 2025, industri pengolahan menyumbang sekitar 56,25 persen terhadap struktur ekonomi daerah, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,17 persen.
Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum membuat Teluk Bintuni lepas dari ketergantungan pada dana transfer.
Yohanis mengungkapkan, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD masih berada di kisaran 2,5 hingga 3,5 persen, sementara sekitar 97 persen struktur pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Kondisi itu berjalan beriringan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan, penduduk miskin Teluk Bintuni pada September 2025 mencapai 25,34 persen, dengan rasio gini di angka 0,447.
Kesenjangan juga terlihat antara wilayah, dengan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 26,30 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 9,50 persen.
Salah satu instrumen yang dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah adalah participating interest (PI) 10 persen pada blok migas.
Yohanis menegaskan, Pemkab Teluk Bintuni secara konsisten mendorong agar PI 10 persen segera direalisasikan, dan tidak boleh dipandang hanya sebagai tambahan penerimaan, melainkan instrumen untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
“Keberhasilan PI 10 persen tidak diukur semata dari besaran dividen, tetapi dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat asli Papua di Teluk Bintuni,” tegasnya.
Namun, realisasi PI 10 persen Blok Tangguh hingga kini masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk kelembagaan, regulasi, dan status hukum lapangan produksi.
Yohanis juga menyoroti ketidaksinkronan regulasi dana bagi hasil migas. Menurutnya, sebagai daerah penghasil, Teluk Bintuni seharusnya memperoleh porsi sesuai kesepakatan awal, tetapi dalam implementasinya daerah hanya menerima sekitar 22 hingga 23 persen.
Status lapangan, apakah masuk kategori onshore atau offshore, juga menjadi bagian dari perdebatan karena berkaitan dengan pihak yang berhak atas PI 10 persen.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat sinkronisasi regulasi serta memberikan kepastian mengenai posisi daerah penghasil.
Yohanis menambahkan, Pemkab Teluk Bintuni tidak ingin hanya menjadi penerima pasif, melainkan turut memiliki posisi dalam struktur pengambilan keputusan BUMD pengelola PI bersama pemerintah provinsi.
“Kolaborasi ideal bukan sekadar posisi penerima pasif. Daerah harus turut duduk dalam struktur pengambilan keputusan BUMD pengelola PI,” katanya.
Di sisi lain, Yohanis menilai persoalan manfaat migas juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai belum optimal. Sekitar 1.700 lulusan P2 Tim yang telah bersertifikasi disebut belum banyak terserap oleh perusahaan migas maupun subkontraktornya.
Pemkab Teluk Bintuni telah melepas 15 putra-putri asli Bintuni untuk mengikuti program magang migas pada 2026, sebagai bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah menargetkan proporsi tenaga kerja lokal dapat meningkat bertahap hingga mencapai 80 persen.
Selain tenaga kerja, pengusaha lokal dan UMKM OAP juga didorong masuk lebih jauh ke rantai pasok industri migas.
Yohanis menyebut revisi pedoman tata kerja PTK 007 SKK Migas, yang memperluas ruang pengadaan bagi perusahaan lokal hingga nilai kontrak Rp50 miliar, harus benar-benar dimanfaatkan.
“Ruang ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat pelaku usaha lokal, bukan hanya menjadi kebijakan di atas kertas,” katanya.
Ia juga mendorong pembentukan koperasi berbasis migas sebagai wadah usaha kolektif masyarakat adat dari tujuh suku.
Pemerintah daerah disebut telah membangun 16 kios permanen melalui dana otonomi khusus (Otsus) untuk pedagang OAP, namun pembangunan fisik tersebut dinilai harus disertai modal usaha, pendampingan, akses pasar, dan penguatan legalitas agar benar-benar produktif.
Yohanis menegaskan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat sekaligus memastikan manfaat migas lebih besar bagi masyarakat.
Pemkab Teluk Bintuni menetapkan lima langkah prioritas: mempercepat pembentukan dan penguatan BUMD kabupaten agar siap mengelola PI 10 persen serta bersinergi dengan BUMD provinsi; mengawal revisi regulasi dana bagi hasil migas agar porsi daerah penghasil sesuai kesepakatan awal; mengoptimalkan pendapatan asli daerah nonmigas melalui pembenahan pajak, retribusi, dan pemutakhiran basis data potensi daerah; memperkuat penyerapan tenaga kerja dan pengadaan lokal dalam rantai pasok kontraktor kontrak kerja sama (K3S); serta mempercepat diversifikasi ekonomi melalui pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya.
Menurut Yohanis, diversifikasi tersebut penting karena migas merupakan sumber daya yang tidak dapat menjadi satu-satunya sandaran ekonomi daerah dalam jangka panjang. Pemkab Teluk Bintuni pun mulai menyiapkan konsep dana abadi sumber daya alam sebagai bantalan fiskal menghadapi masa ketika kontribusi migas menurun.
“Jangan sampai ketika migas habis, kita baru mulai berpikir tentang ekonomi alternatif. Diversifikasi harus dimulai sekarang,” tegasnya. (dra)
