MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Casis Bintara Otsus Papua Barat tahun 2021 yang melaksanakan pendidikan di beberapa SPN di seluruh Indonesia dalam waktu dekat akan mengakhiri masa pendidikannya dengan dilantik menjadi Bintara Otsus di SPN masing-masing.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren berharap bagi para calon polisi laki-laki maupun polisi wanita yang sebentar lagi selesai dalam masa pendidikan di SPN masing-masing dapat menjadi putra, putri Papua yang terbaik.
“Mereka harus sadar bahwa mereka ada karena Otsus, mereka hadir di sini karena upaya daripada masyarakat asli Papua yang menyangkut dana Otsus ini,” kata Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/12/2021).
Menurutnya, dana Otsus itu bukan diperuntukkan untuk satu dua orang saja, tetapi dana Otsus tersebut bisa dinikmati oleh adik-adik yang hari ini sudah merasakan dana Otsus tersebut.
Maxsi menyampaikan dimana adik-adik Bintara Otsus yang sebentar lagi dilantik menjadi Polisi Noken harus bisa menjaga nama baik Pemerintah Papua Barat serta marwah sebagai orang asli Papua dan jadilah putra putri Papua terbaik.
“Saat pelepasan nantinya Polda Papua Barat harus melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama kami di lembaga MRPB agar harus ada kesepakatan bersama antara orang tua, casis, MRPB dam Polda Papua Barat,” ungkap Maxsi.
Dimana kesepakatan yang dimaksud agar kedepan saat mereka melakukan tugas, nantinya tidak melakukan kesalahan. Dalam arti begitu selesai pendidikan dan masuk masa penugasan, tidak ada masalah yang dibuat. “Masalah yang dilakukan pasti miras, jarang untuk aktif bekerja, sehingga banyak adik-adik Papua yang masuk dan banyak juga yang dikeluarkan karena melanggar kode etik kepolisian,” tandasnya.
“Bagi orangtua yang mendidik mereka dari kecil hingga besar harus ada kontribusi untuk menekan, agar mereka menjadi lebih baik kedepan, tidak sama seperti waktu-waktu sebelumnya,” tambahnya.
Maxsi juga berharap Polda Papua Barat dapat menyampaikan secara resmi ada sekian anak putra, putri Papua yang dikeluarkan dari kepolisian karena melanggar kode etik kepolisian.
“Polda Papua Barat harus terbuka, saya rasa masyarakat akan menerima itu, supaya ini menjadi pelajaran bagi adik-adik yang nantinya akan masuk, sehingga mereka juga tau ada sekian anak Papua yang keluar karena melanggar kode etik kepolisian, dan banyak juga yang masuk,” tegasnya. (aa)
