Deputi I Bidkor Poldagri yang mewakili Menkopolhukam foto bersama usai audiance dengan para kepala suku besar Arfak, tokoh masyarakat dan tim intelektual percepatan pemekaran DOB Kabupaten Manokwari Barat, 30 April lalu di Jakarta. (Foto: Ist)
JAKARTA,KLIKPAPUA.com–Kemenkopolhukam menyatakan bahwa pemekaran di Papua dan Papua Barat segera dimekarkan setelah revisi Undang-undang Otsus diketuk pada bulan Juli mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi I Bidkor Poldagri yang mewakili Menkopolhukam saat audiance bersama para kepala suku besar Arfak, tokoh masyarakat dan tim intelektual percepatan pemekaran DOB Kabupaten Manokwari Barat pada 30 April 2021 lalu di Jakarta. Para kepala suku besar Arfak terus melakukan kawalan intensif terhadap pengembalian tanah adat suku besar Arfak yang telah dicaplok ke Kabupaten Tambrauw.
Untuk mengembalikan wilayah adat Arfak ini, maka pembentukan DOB Kabupaten Manokwari Barat harus jadi prioritas, agar dapat mengakhiri konflik tanah adat, konflik antar kabupaten dan antar provinsi ke depan jika DOB Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan. “Jangan tergesa-gesa buat pemekaran provinsi, tapi batas-batas tanah adat maupun batas-antar kabupaten masih kacau balau,” kata Kepala Suku Besar Arfak Turunan Lodwyk Mandacan yakni Hans Lodwyk Mandacan dan Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barend Mandacan, Nathaniel D.Mandacan.
Menjawab pertanyaan para kepala suku,dan tokoh-tokoh masyarakat pihak Polhukam berjanji sesegera mungkin berkordinasi dengan Kemendagri untuk memprioritaskan DOB Kabupaten Manokwari Barat.
Polhukam juga menegaskan bahwa moratorium pemekaran hanya berlaku di luar Tanah Papua, sedangkan untuk tanah Papua akan digunakan dasar hukum UU Otsus revisi yang akan diketok pada Juli nanti. “Di sini saya tegaskan bahwa tidak ada moratorium untuk Papua,” terang Deputi I Kemenkopolhukam.
Wakil Ketua Tim Intelektual Percepatan DOB Kabupaten Manokwari Barat, Ronaldo Teniwut yang berkoordinasi terus untuk digelar pertemuan tersebut mengatakan, pihak Kemenkopolhukam telah berjanji kepada Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kepala Suku Besar Arfak dan tokoh masyarakat yang hadir bahwa akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk prioritaskan DOB Kabupaten Manokwari Barat. (rls/kp1)
