MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) mengenai persiapan teknis dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual, Kamis (6/3/2025).
Bertempat di ruang rapat Lt.1 Kanwil Kemenkum Papua Barat, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana, serta Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Papua Barat.
FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas di setiap satuan kerja, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pembangunan ZI. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai standar WBK/WBBM, serta mempersiapkan satuan kerja untuk menghadapi tahapan evaluasi oleh tim penilai internal maupun eksternal.
Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V yang diwakili Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih menegaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pengusulan satuan kerja yang akan diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 layak untuk diusulkan dan berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2025 serta mendukung keberlanjutan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari bukti komitmen Kementerian Hukum dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dalam evaluasi serta peran strategis tim penilai dalam membangun ZI. Upaya ini sejalan dengan program Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.
Sesi berikut, materi dipaparkan oleh Titut Sulistyaningsih terkait penyampaian draft Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi guna memberikan panduan teknis yang jelas bagi tim penilai dalam melaksanakan tugas evaluasi dan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.(rls/red)
