(Dari kiri) Khiyarunnas dari KPN Manokwari, Hari Utomo Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat,TB.Safiuddin Kepala KPP Pratama Manokwari dan Johan Pandores Kepala Kantor Bea Cukai Manokwari ketika melakukan konferensi pers terkait capaian kinerja pelaksanaan APBN 2020 di Provinsi Papua Barat, Selasa (12/1/2020) di aula lantai III Kasuari, Kanwil DJpb Papua Barat. (Foto: Bustam/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Realisasi pendapatan negara yang masuk dan tercatat dalam lingkup Papua Barat sampai triwulan IV terhimpun sebesar Rp 2.761,27 miliar atau (104,04% dari target Perpres 72/2020).
“Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tumbuh positif sebesar 0,97%,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, Hari Utomo ketika melakukan siaran pers, Selasa (12/1/2021) di aula lantai III Kasuari, Kanwil DJpb Papua Barat.
Dikatakan Hari, meskipun ditengah pandemi Covid-19, kinerja pendapatan perpajakan mampu melampau terget, dengan realisasi sebesar Rp2.461,25 miliar atau 102,12% dari terget. “Penyumbang terbesar penerimaan perpajakan adalah PPN dan PPNBM sebesar Rp1.315,38 miliar atau 100,46% dari terget dan tumbuh 6,14% dari tahun 2019,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Hari, untuk penerimaan perpajakan internasional (bea masuk dan bea keluar) menunjukan capaian sebesar Rp9,58 miliar atau 145,53% dari target Rp6,58 miliar. “Kenaikan signifikan sebesar 325,53% terjadi di bea masuk di tahun 2020, yang menunjukan volume perdagangan meningkat di semester II TA 2020,” ungkapnya.
Untuk realisasi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp290,44 miliar atau sebesar 122,38% dari target PNBP sebesar Rp237,33 miliar. Terdapat tiga sektor penerimaan terbesar PNBP yakni pendapatan jasa kepelabuhanan, yang menyumbang Rp77,15 miliar dari total realisasi. Selanjutnya pendapatan biaya pendidikan, yang menyumbang Rp39,66 miliar dan pendapatan jasa kebandarudaraan, yang menyumbang Rp27,06 miliar. “Penerimaan PNPB yang mencapai terget mendakan secara bertahap akses transporasi dibuka sesuai protokol kesehatan,” kata Hari.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp9.660,8 miliar (92,44% dari Pagu Perpres 72/2020),atau mengalami kontraksi -13,09% dari realisasi tahun 2019. Dalam realisasi belanja negara tahun 2020 tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp6.564,49 miliar (90,30% dari pagu Perpres 72/2020). Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, meliputi belanja K/L sebesar Rp6.555,03 miliar (90,33% dari pagu Perpres 72/2020). “Realisasi belanja K/L terus meningkat seiring kebijakan new normal pada awal semester II TA 2020 dan kebijakan percepatan penyerapan APBN pada triwulan III TA 2020. Selain itu, meski ditengah Covid-19, capaian realisasi belanja modal mencapai 92,47% atau Rp2.181,38 miliar,” jelas Hari.
Selanjutnya, realisasi anggaran penyaluran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelolah oleh KPPN dilingkup Papua Barat mencapai Rp3.127,8 miliar (98,32% dari pagu Perpres 72/2020). Jika dibanding tahun 2019, secara presentase terdapat kenaikan pada penyaluran DAK fisik dan DAk non fisik di tahun 2020 sebesar 20,65% dan 13,14%. Sedangkan penyaluran dana desa TA 2020 meningkat secara nominal 1,6% dibanding TA 2019. “Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja pemerintan daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer khusus dan pemanfaatan dana desa untuk pemberian BLT. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 juga dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah,” ungkap Hari.
Lanjut Hari menjelaskan, bahwa kinerja APBD sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai akhir tahun cukup terkendali dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020, yaitu sebesar Rp956,3 triliun (6,09% dari PDB). Perekonimian Papua Barat pada triwulan III secara (YoY) minus 3,35%, sehingga ditengah pandemi Covid-19 APBN bekerja keras menangani dampak Covid-19 di masyarakat dan ekonomi, khususnya regional Papua Barat.
“Ini diharapkan dapat menjaga ekonomi, tidak mengalami kontraksi terlalu dalam dan diupayakan pemulihan terus terakselerasi, sehingga nilai pertumbuhan ekonomi di triwulan IV TA 2020 secara triwulan mengalami pertumbuhan ke arah positif. Ini ditandai oleh realisasi sementara belanja kementerian/lembaga secara signifikan telah mencapai 90,33%. Pengaluran TKDD kepada pemerintah daerah lingkup Papua Barat memiliki pertumbuhan prosentase pengaluran meningkat sebesar 99,5% di tahun 2020, lebih baik dari 2019,” terang Hari.(kp1)
