Kajari Manokwari : Zona Integritas WBK-WBBM, Perubahan Harus Dilakukan

0
Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Manokwari, Kamis (12/3/2020). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM–  Komitmen  menyukseskan dan mewujudkan sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Manokwari menyambut pencanangan  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Manokwari.
Kepala Kejaksaan Manokwari T Banjar Nahor saat ditemui wartawan usai kegiatan Komitmen Bersama di halaman Kantor Kejaksaan Manokwari, Kamis (12/3/2020 ) mengatakan, komitmen ini sudah merupakan program nasional, sehingga di Provinsi Papua Barat harus mensukseskan.
“Sekarang dengan program WBK-WBBM tentu satu yang harus dilaksanakan adalah perubahan, perubahan yang dimaksud tadi itu dengan enam area perubahan, antara lain, bidang manajemen,  perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik, ” jelasnya.
Lanjut T Banjar mengatakan, tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dari perubahan itu.“Jadi kita terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai kondisi kita. Perbaikan-perbaikkan ini yang tentu diharapkan. Kejaksaan berkomitmen untuk mencoba memotivasi agar diberikam pelayanan yang cepat di persidangan,tapi harus ada bersinergi antara institusi yang ada, ” ungkapnya.
Ditambahkan, pihak Kejaksaan dan Kepolisian terus membangun komunikasi dengan Ketua Pengadilan, agar perkara-perkara tidak terlalu berlarut-larut  penanganannya.
“Di dalam area itu paling penting adalah pengawasan,  pengawasan itu pimpinan sampai bawahan harus melaksanakan pengawasan baik melekat maupun fungsional. Pengawasan melekat itu yah kalau pimpinan lihat kotor yah jangan dibiarkan,” jelasnya.
“Kalau ada tahap dua dalam kasus saya sudah tentukan tiga hari sudah harus segera dilimpahkan, untuk apa menahan orang, menahan itu bukan solusi, tetapi masyarakat butuh kepastian,” pungkasnya. (aa/bm)
Editor: BUSTAM

Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.