MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada pemuda pemudi Papua Barat terejawantahkan pada Lomba Vokal Group Lagu Gerejawi Musik Akustik Papua, bertempat di Gedung Carl Ottow – Augusta Wilhelmina Letz, Manokwari, Jumat (27/1/2023).
“Pemuda Papua Barat adalah motor penggerak pembangunan,” kata Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. “Karenanya ke depan, jika ada kegiatan yang diinisiasi sosok pemuda maka ia harus berpenampilan selayaknya pemuda, yang memiliki style energik dan bersemangat khas anak muda. Ayo berkreasi, beri variasi, jangan tampil biasa-biasa saja.”
Lomba Vocal Group ini merupakan salah satu rangkaian acara menuju HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168, pada 5 Februari 2023 mendatang. Kegiatan yang diinisiasi anak muda ini merupakan kolaborasi Program Kemitraan PUPR Papua Barat dan DPD KNPI Papua Barat.
“Kreativitas pemuda dalam bermusik memang perlu ditunjukkan, ” Kata Paulus Waterpauw. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa sebagai motor penggerak pembangunan, pemuda juga mesti ikut memikirkan cara memaksimalkan potensi-potensi sumber daya di tanah Papua Barat. “Generasi muda ini, Anda semua yang ada di ruangan ini, yang kelak akan bekerja untuk tanah Papua,” imbuh Waterpauw.
“Mari bersepakat untuk mengubah mindset dan pola dasar bekerja. Meningkatkan kemampuan dan bangkit dengan kemandirian, untuk menjadi tuan di tanah sendiri,” Waterpauw menegaskan.
Sebagai bentuk inisiatif, Pj. Gubernur Papua Barat mengatakan bahwa ia beserta jajaran OPD Papua Barat telah menghadap Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk memberi gambaran potensi dan surga kecil bernama Papua Barat.
Senafas dengan pertemuan tersebut, maka pada HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168, rencananya akan dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri PUPR, H. Basuki Hadimuljono.
“Hal ini penting untuk menunjukkan potensi daerah dan juga kepentingan daerah, yang tentunya harus diakomodir oleh Pemerintah Pusat,” kata Waterpauw. “Ya, semata-mata demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Papua Barat,” tuntasnya. (rls)
