Para honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat yang tidak terakomodir dalam pengangkatan honorer 1.283 berkumpul di lobi kantor Gubernur Papua Barat. Mereka meminta bertemu Gubernur dan Sekda. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Sejumlah tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam pengangkatan 1.283 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), mendatangi kantor gubernur, Selasa (25/8/2020).
Mereka ingin bertemu Gubernur Papua Barat beserta Sekda Papua Barat untuk meminta menyelesaikan permasalahan honorer yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya untuk 1.283 orang.
Setelah menunggu beberapa saat akhirnya Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa menemui mereka. Meskias menyampaikan bahwa gubernur dan sekda saat ini tidak berada di tempat.
Koordinator Honorer yang tidak terakomodir dalam 1.283 orang, George Nelwan Menanti mengatakan, mereka telah bertemu dengan sekda beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mereka berkumpul untuk menyerahkan apa yang menjadi arahan sekda. “Untuk itu kami mohon untuk bapak sebagai Plt Sekda dan sekaligus Asisten II untuk memberikan jawaban kepada kami terkait persoalan ini, dan kami minta bapak fasilitasi kami untuk bertemu langsung dengan gubernur dan sekda,” ujar George Nelwan Menanti di lobi kantor gubernur.
Pihaknya meminta dilakukan audens secara langsung tanpa perwakilan, agar bisa didengar dan bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mereka ingin mendengar keputusan pimpinan daerah Provinsi Papua Barat. “Kami sudah siap untuk membuat aksi yang lebih besar lagi. Persoalan yang di BKD tidak selesai hari ini. Yang kami ingin tegaskan agar tolong disampaikan kepada gubernur dan sekda jangan sampai yang tidak diinginkan terjadi, sehingga gubernur harus mencari solusinya bagaimana harus ada kepastian bagi kami, karena kami sudah habiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk operasional di lapangan,” jelasnya.
Kata George, mereka bukanlah pejabat, tapi suksessnya operasional di lapangan bergantung pada mereka. “Bekerja tanpa NIP, dimarahi terus menerus, tetapi kami tetap terima, hari ini kami minta pengabdian kami dihargai. Kalau tidak diselesaikan, maka kita siap untuk melakukan aksi yang lebih besar. Siluman itu tidak didapat di jalan tetapi yang kelolah siluman itu ada di kantor BKD,” tuding George.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa pihaknya sudah membuat rekapan data sesuai arahan sekda saat 5 Agustus lalu. “Tinggal kita serahkan kepada gubernur. Kami ingin mendapat kepastian dalam Minggu ini agar masalah terselesaikan, ” ucapnya.
Sementara Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa menyampaikan apa yang telah disampaikan para honorer kepada Gubernur Papua Barat, dan untuk data pegawai yang diusulkan sudah sejak dari gubernur pertama. Saat pengangkatan honorer ada SK-nya, karena itu dibayar tidak gratis. “Anda semua bekerja itu dibayar tidak gratis, sehingga berdasarkan SK itu maka kita dorong untuk 1.283 orang tersebut,” katanya.
Melkias mempertanyakan orang yang diangkat dari tahun 2003-2012, kenapa masih ada yang tercecer tahun 2006 hingga 2008, padahal ini menjadi prioritas. “Saya juga mendengar adanya informasi siluman, sehingga saya mempertanyakan kenapa bisa seperti itu, sehingga begitu banyak honorer yang tidak masuk, nanti data yang sudah ada dimasukkan ke saya, dan nanti saya coba fasilitasi dengan sekda,” tuturnya.
“Tolong daftar tersebut diketik secara baik bersama dengan SK, siapa yang tanda tangan disitu, hari ini kita bilang siluman, kalau kita tidak punya data, maka akan menjadi pertanyaan, sehingga harus perlu dilampirkan data yang ada,” ungkapnya menambahkan.
Dikatakan Melkias, dirinya tidak bisa memberi keputusan, tetapi hanya bisa menerima apa yang disampaikan. “Saya terima lalu saya lanjutkan,” pungkasnya.(aa)
