MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama tim delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat bertemu Wakil Presiden RI, KH. Ma’uruf Amin, di Istana Negara untuk menyampaikan beberapa usulan program prioritas terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Wakil Presiden menyambut kedatangan Gubernur Papua Barat bersama dengan tim delegasi di Istana Negara, Rabu (10/3/2021).
Dalam mengawali pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memperkenalkan tim delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu, Asisten II Perekonomian Daerah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Plh Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Gubernur mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk mendapatkan petunjuk dan arahan Wakil Presiden terkait pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Pertama, sejak tahun 2015 dan di masa kepemimpinannya, arah pembangunan di Papua Barat adalah pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan dihasilkan deklarasi Manokwari (ICBE 2018) dan Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang tujuannya untuk mengelola SDA dengan bijaksana untuk kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang, terutama masyarakat adat orang asli Papua.
Kedua, Pemda Papua Barat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan evaluasi tata kelola perizinan sub sektor perkebunan kelapa sawit. Dari 24 perusahaan sawit yang berlokasi di 8 kabupaten dengan luas total konsesi 576.090,84 hektar terdapat 383.431,05 hektar wilayah berhutan yang bisa diselamatkan dalam konteks penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemberdayaan masyarakat adat lewat program tanah objek reforma agraria (Tora) dan hutan adat.
Berkenaan dengan itu pada kesempatan itu, Gubernur mengundang Wakil Presiden untuk hadir dalam pencanangan gerakan tanah untuk masyarakat adat di Papua Barat, sebagai bagian dari visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk reforma agraria.
Ketiga, penanganan kasus pandemi Covid-19 di Papua Barat berjalan dengan baik walaupun masih saja ada angka positif Covid- 19, hingga kemarin tanggal 9 Maret 2021 angka positif 7.642 orang, yang meninggal 127 orang, yang sembuh 7.004 orang, dengan angka kesembuhan mencapai 91,7% dan dirawat 511 orang, jumlah yang divaksin 15.208 orang atau 89% dari target 17.128 orang.
Pada kesempatan itu juga, Gubernur menyampaikan beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Papua Barat, yang menurut Gubernur menjadi prioritas.
Pertama, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat yang bertemakan konservasi keanekaragaman hayati budaya dan religi, terdiri dari dua simpul utama yaitu simpul Sorong- Raja Ampat yang sudah terbangun, dan simpul Manokwari -Pegunungan Arfak (kawasan Danau Anggi), museum keanekaragaman hayati, kebun raya gunung meja dan museum coklat Ransiki. “Yang usulan konsep pengembangannya kami bawa untuk diserahkan kepada Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Tim Percepatan Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” katanya.
Kedua, terkait layanan dasar pendidikan dalam meningkatkan kualitas (SDM) yaitu dengan pendirian pendidika vokasi atau pusat (balai) latihan kerja untuk menghasilkan tenaga terampil siap pakai yang profesional, dan pendirian SMU Unggulan yang setara dengan SMU Taruna Nusantara Magelang dalam rangka menghasilkan siswa unggul berwawasan nasionalisme yang siap diserap oleh berbagai perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan.
Ketiga, peningkatan layanan dasar kesehatan dengan membangun dan mengembangkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) sebagai rumah sakit rujukan yang sudah terbangun 60%, sehingga untuk penyelesaiannya mohon dibantu pemerintah pusat.
Keempat, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah non deforestasi, beriorentasi ekspor pusat pengembangan teknologi dan inovasi kakao dan kopi di Ransiki, Manokwari Selatan, dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Manokwari.
Kelima, pembangunan infrastruktur terkait aksesibilitas untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah mendukung pengembangan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah. Jalan akses Bandara Rendani, akses Sorong ke Bintuni, jembatan Inari, untuk Bandara Rendani, Fakfak, Pegaf, Waisai, Wasior, untuk pelabuhan laut, Bintuni. Juga penyediaan sarana transportasi laut yang berfungsi pengumpulkan atau pengumpan bagi tol laut di Papua Barat.
Keenam, pembangunan kawasan-kawasan khusus di Papua Barat yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan Industri Bintuni, kawasan strategis provinsi berfungsi lindungi mahkota Permata Tanah Papua, kawasan ketahanan pangan berbasis sagu pangan lokal.
Ketujuh, keberpihakan terhadap masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) dengan membantu proses pemetaan hak ulayat registrasi dan penerbitan sertifikat hak komunal hutan adat serta pemberian hak pengelolaan hutan adat.(aa)
