MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertindak tegas kepada ASN yang terlibat dalam kampanye.
“ASN tidak boleh terlibat dalam pilkada-pilkada, melalui tim sukses, kampanye, melakukan orasi politik, kita harapkan Bawaslu mengawasi dan ketika ada ASN yang terlibat harus ditindak tegas,” harap Gubernur saat ditemui usai upacara HUT Korpri ke-49 di kantor Gubernur, Senin (30/11/2020).
Lanjut Gubernur mengatakan, jika ditemuka harus ditindak, dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat selaku pejabat pimpinan kepegawaian di provinsi, serta ada sanksi-sanksi yang akan diberikan. “ASN ini banyak sanksi yang bisa kita lakukan mulai dari penundaan gaji, penundaan kenaikan berkala, juga kenaikkan pangkat,” tegasnya.
Gubernur melanjutkan, keterlibatan ASN dalam berbagai kegiatan sudah seringkali diingatkan dan diimbau. “Itu tidak boleh, dalam berbagai kesempatan sudah saya imbau. Tetapi sebenarnya ASN sudah tahu aturan. ASN tidak boleh terlibat politik apalagi tim sukses,” tegasnya lagi.
Gubernur berharap Bawaslu sebagai penyelenggara yang bertugas mengawasi ASN yang terlibat, dapat ditindak tegas. “Dan hingga saat ini saya belum menerima laporan terkait keterlibatan ASN dari Bawaslu,” katanya.
Gubernur mengajak seluruh ASN agar bisa menjaga situasi aman saat Pilkada. Pilkada harus berjalan demokrasi, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Dan terpenting lagi tetap aman dari Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kembali saya mau ingatkan lagi kepada seluruh ASN untuk menjadikan netralitas sebagai prinsip utama dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai pelayan publik yang tidak boleh dipengaruhi kepentingan siapapun baik pribadi kelompok atau golongan,” tutupnya.(aa)
