Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyikapi surat pernyataan bersama Walikota dan Bupati Wilayah Sorong Raya tentang Alokasi Dana Otsus bagi Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2021.
Gubernur menyampaikan akan gundang kepala daerah di 12 kabupaten dan satu kota untuk duduk bersama membahas kembali alokasi dana Otsus tahun 2021.”Saya akan mengundang semua bupati dan walikota untuk kita rapat kembali membahas alokasi dana Otsus 2021,” tegas Gubernur, Selasa (25/5/2021) di Mansinam Beach.
Saat ditanya mengenai surat tersebut telah diserahkan kepada MRPB, Dominggus menyampaikan tak masalah atas surat pernyataan keberatan sejumlah kepala daerah yang di sampaikan kepada lembaga kultur MRPB atas pengalokasian dana Otsus tahun 2021. “Nanti akan kita rapatkan dan akan saya jelaskan kepada semua kepala daerah kenapa ada pemotongan,” ucap Gubernur.
Sebelumnya, enam kepala daerah wilayah Sorong Raya menyatakan keberatan terhadap pengurangan pada pengalokasian dana Otsus tahun 2021 dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Keberatan itu disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada MRPB di Manokwari.
Ketua lembaga kultur MRPB Maxsi Nelson Ahoren pun membenarkan lembaga itu telah menerima surat pernyataan bersama walikota dan bupati di wilayah Sorong Raya. “Surat pernyataan bersama walikota dan bupati wilayah Sorong Raya nomor: 900/01/202, perihal keberatan terkait alokasi dana Otsus tahun 2021 sudah kami terima,” kata Maxsi, belum lama ini.
Ia mengakui bahwa keberatan kepala daerah wilayah Sorong Raya itu dikarenakan adanya pengurangan nilai (Rp) dari pemerintah provinsi sehingga jumlah dana Otsus yang dialokasikan ke kabupaten dan kota hanya sebesar Rp905.833.778.794 atau tidak mencapai 90 persen dari Rp2.266.748.342.000.
Selain itu Maxsi menyampaikan kepala daerah Sorong Raya juga mengakui alokasi dana Otsus ke daerah terkesan sepihak. Dan disampaikan bahwa Gubernur belum pernah melakukan rapat koordinasi bersama para kepala daerah Bupati/Walikota terkait dengan besaran jumlah dana yang dialokasikan.(aa)
