rapat Paripurna LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Senin (11/4/2022) di Ballroom Aston Niu. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan selain memaparkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat tahun anggaran 2021, juga melaporkan capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur selama lima tahun masa kepemimpinan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan capaian pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum, dan urusan sosial. Sedangkan untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang pemerintahan tahun 2021, tidak sampaikan, mengingat keterbatasan waktu, dan dapat dilihat dalam buku LKPJ.
Hal ini disampaikan Gubernur saat rapat Paripurna LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Senin (11/4/2022) di Ballroom Aston Niu.
Menurutnya, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2021, yang terdiri dari tiga program, empat kegiatan dan 67 sub kegiatan teknis, dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu; indeks pembangunan manusia dengan capaian sebesar 65,26 poin, rata-rata lama sekolah dengan capaian 9,34 tahun, rata-rata lama sekolah orang asli Papua dengan capaian 7,69 tahun, harapan lama sekolah dengan capaian 13,13 tahun, harapan lama sekolah orang asli Papua dengan capaian 10,60 tahun.
Angka melek huruf dengan capaian sebesar 97,00 persen, angka melek huruf orang asli Papua dengan capaian sebesar 97,00 persen, tingkat partisipasi anak usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah dengan capaian sebesar 98,05 persen, tingkat partisipasi anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus dengan capaian sebesar 63,28 persen.
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan tahun 2021, yang terdiri dari 4 program, 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan teknis, dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu; umur harapan hidup mencapai 66,02 tahun, angka kematian ibu yaitu sebesar 221 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi sebesar 5,42 per 1.000 kelahiran hidup, balita gizi buruk sebesar 4,07 persen, balita gizi kurang sebesar 9,38 persen, prevalensi HIV/Aids sebesar 2,00 persen, rasio tenaga kesehatan sebanyak 6,27, dokter sebanyak 0,52 dan tenaga medis sebanyak 0,74 per 1.000 penduduk; puskesmas terakreditasi di distrik sebesar 43,21 persen.
Selanjutnya, capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat tahun 2021, yang terdiri dari 10 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan teknis, dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu; aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung, dengan capaian 63,65 persen, jalan provinsi dengan kualitas baik sebesar 50,00 persen, jembatan provinsi dengan kualitas baik sebesar 72,65 persen, jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik sebesar 80,21 persen, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW provinsi sebesar 90,00 persen.
Selain itu, Gubernur juga membeberkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari 3 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan teknis, dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu; angka kriminalitas yang tertangani per 100.000 penduduk sebesar 40,25, kabupaten/kota siaga dan tangguh bencana, dengan capaian 13 kabupaten/ kota atau 100 persen, indeks resiko bencana dengan capaian pada indeks 138, penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal sebesar 66,67 persen. Dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial, yang terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan teknis, dapat dilihat pada indikator cakupan penanganan pmks sebesar 99,85 persen.
Selanjutnya, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, melalui beberapa kementerian dengan dana bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait.
Alokasi anggaran tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2021 sebesar 64,06 miliar rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 63,98 miliar rupiah atau 99,87 persen. Ada lima OPD yang melaksanakan tugas pembantuan tahun 2020 yaitu :
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang melaksanakan tugas pembantuan dari kementerian pertanian, sebanyak tujuh program yang terdiri dari 16 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,64 miliar, dan dapat direalisasikan sebesar Rp35,58 miliar atau 99,82 persen.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melaksanakan tugas pembantuan dari kementerian pertanian, sebanyak empat program yang terdiri dari enam kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,62 miliar, yang dapat direalisasikan 100 persen.
Dinas Kelautan dan Perikanan, yang melaksanakan tugas pembantuan dari kementerian kelautan dan perikanan, sebanyak satu program dan satu kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300 juta, dan dapat direalisasikan sebesar Rp299,45 juta atau 99,82 persen.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang melaksanakan tugas pembantun dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebanyak empat program dan empat kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,76 miliar, dan dapat direalisasikan sebesar Rp18,7 miliar atau 99,91 persen.
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang melaksanakan tugas pembantun dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, sebanyak dua program dan dua kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp723,23 juta rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar Rp722,98 juta atau 99,97persen.
” Sedangkan untuk tugas pembantuan yang diberikan pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memberikan penugasan, berdasarkan asas tugas pembantuan kepada kabupaten/kota, namun demikian Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, distrik, kampung dan kelurahan yang dananya bersumber dari APBD Papua Barat,” pungkasnya. (aa)
