Gubernur Berharap Indeks Demokrasi Papua Barat Meningkat

0
122
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM— Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyambut baik rapat peningkatan tugas dan fungsi tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat tahun ini, yang berlangsung di Manokwari, Kamis (3/6/2021)
“Selain sebagai wahana diskusi, sharing, bertukar pikiran, gagasan, dalam forum ini bisa  dilakukan, agar menjadi media untuk  berkomunikasi, merumuskan sosialisasi atau komunikasi terkait berbagai permasalahan yang menyangkut iklim demokrasi di Papua Barat,” harap Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan ketika membuka kegiatan itu.
Gubernur juga berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dalam rangka meningkatkan IDI di Papua Barat sebagai salah satu keberhasilan pencapaian RPJP,RPJMD, secara khusus dari tahun 2018-2023. “Karena IDI, lebih khusus di Papua Barat merupakan salah satu indikator yang masuk dalam RPJMD di Papua Barat,” katanya.
Ukuran IDI, lanjut Gubernur, merupakan upaya penting dalam mengukur jalannya  konsolidasi demokrasi di Indonesia sejak masa transisi demokrasi tahun 1998. Parameter ini menjadi kebijakan dalam upaya evaluasi atas kinerja IDI di Indonesia. “Dengan demikian kita dapat mengetahui proses konsolidasi demokasi, apakah sudah sesuai jalur demokrasi. Kita dapat menilai, apakah kehidupan demokrasi di Papua Barat sudah jalan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Disamping itu, lanjut Gubernur mengatakan, pengukuran IDI juga akan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perbaikan apa saja yang perlu dalam program kegiatan. IDI diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. “Pentingnya Pokja IDI Provinsi Papua Barat menjadi ujung tombak penyusunan IDI di daerah, sebagai otputnya pemda dapat memanfaatkan angka IDI sebagai umpan balik, antara lain, penyusunan APBD,RPJMD,RKPJ dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, IDI Papua Barat tahun 2019 mengalami penurunan jika dibanding pencapaian 2018. Dan merupakan pencapaian terburuk selama 10 tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Tahun 2019, IDI Papua Barat sebesar 57,62 poin dalam skala 0-100. Angka ini turun 67 poin jika dibandingkan dengan angka IDI tahun 2018. “Capaian ini IDI Papua Barat 2019 berada pada kategori buruk. Perubahan ini dipengaharui aspek, kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Sedangkan aspek hak-hak politik meningkat tipis,” sebutnya.
Dengan gambaran ini, Gubernur mengajak lewat pertemuan kali ini dan kedepan, dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi dalam rangka meningkatkan capaian IDI di Papua Barat. “Harus dipacu terus, dengan semangat, agar semakin baik ke depan. Tugas kita pokja mengkoordinasikan, mengingatkan OPD-OPD maupun unit-unit lain untuk terus keberja sama, memberikan informasi, data terkait demokrasi yang berkembang di Papua Barat. Sehingga dengan data-data yang kita dapatkan, kita bisa laporkan lebih lanjut, sehingga dapat mempengharui penilaian IDI kita di Papua Barat,” kata Gubernur.
Gubernur juga berharap IDI Papua Barat meningkat di tahun mendatang. Dapat melewati capaian Nasional, dan bisa masuk di 10 besar, di antara provinsi lain di Indonesia. “Maka berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja tim Pokja IDI harus sering dilakukan. Seperti diskusi, seminar daerah yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, aktifis, LSM, pekerja media dan lainnya,” tuntas Gubernur berharap. (kp1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.