MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak bisa hanya bergantung pada dana otonomi khusus (Otsus).
Diperlukan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan, untuk memperkuat sistem pendidikan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Filep saat menghadiri puncak perayaan Satu Abad I.S. Kijne di Kabupaten Teluk Wondama, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, dana Otsus dan APBD memiliki keterbatasan dalam menjawab kebutuhan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman yang masih kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas belajar.
“Kalau kita berharap hanya dari APBD dan dana Otsus, itu tidak akan cukup. Kita perlu membuka ruang bagi donatur asing, khususnya yang memiliki hubungan historis dengan Papua, untuk ikut membantu membangun pendidikan di sini,” ujar Filep.
Ia menjelaskan, negara-negara yang memiliki kedekatan sejarah dan keagamaan dengan Papua diyakini bersedia memberikan bantuan, baik dalam bentuk dana, beasiswa bagi calon guru, maupun pembangunan sarana pendidikan.
Filep juga mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali yayasan pendidikan berbasis misionaris, seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan lembaga-lembaga sejenis yang pernah berperan besar dalam membangun pendidikan Papua di masa lalu.
“Kalau YPK dan yayasan misionaris mati suri, itu berarti kegagalan kita. Pemerintah harus membuka ruang kerja sama dan memberi kesempatan bagi pihak luar untuk kembali berkontribusi,” tegasnya.
Selain itu, Filep berkomitmen mendorong pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Presiden RI guna membahas pembukaan kembali kerja sama pendidikan berbasis yayasan di Papua.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Papua.
Filep juga menyoroti perlunya pendidikan karakter sebagaimana diajarkan oleh tokoh misionaris I.S. Kijne, yakni pendidikan yang menumbuhkan kasih, semangat pelayanan, dan pemanfaatan potensi lokal.
“Seratus tahun setelah I.S. Kijne, masih ada anak-anak Papua lulusan SMA yang belum bisa membaca. Ini menunjukkan bahwa kita belum menyentuh akar persoalan pendidikan,” pungkasnya. (dra)
