MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, Velix Wanggai mengatakan,
Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) menjadi penting.
Menurutnya, kebijakan asimetris salah satu pilihan kebijakan untuk menghargai asal usul, sejarah, kebudayaan, kultural.
Desentralisasi Asimetris menjadi sebuah bagian dari penyelesaian konflik antara pusat dan juga daerah.
“Desentralisasi Asimetris, jadi sebagai langkah percepatan pembangunan. Dan pelayanan dasar di Indonesia,” kata Velix kepada wartawan, Rabu (27/9/2023).
Menurutnya, Fordasi sebagai penguat advokasi kebijakan di tingkat pusat, agar pertimbangan kekhususan, keistimewaan dalam strategis nasional menghargai kekhususan.
“Karena tidak bisa kebijakan nasional dipukul rata di seluruh Indonesia, itu juga menghargai konteks kekhususan, karakteristik masing -masing wilayah di Indonesia,” katanya.
Dikatannya, forum ini untuk memperkuat regulasi yang ada di masing-masing, khususnya Aceh dengan Undang-Undang 11 Tahun 2006, Jogjakarta, kemudian UU Otsus 2021 dan juga UU daerah khusus DKI Jakarta proses revisi.
“Pertemuan ini menjadi penguat regulasi turunan pelaksanaan Otsus di masing masing daerah. Ini bagian penting ke depan. Saat ini pemerintah merumuskan arah pembangunan 20 tahun ke depan RPJP 2045. Kemudian RPJN 5 tahun ke depan pemerintahan baru,”bebernya.
Lanjut dia, 8 pesan Manokwari telah di sepakati. Ada satu poin menarik, mendorong aspek kekhususan ke dalam rancana pembangunan jangka menengah 5 tahun.
“Hari ini sedang disusun Bappenas. Tetapi berguna bagi pemerintahan baru. Hubungan antar pusat dan daerah tidak bersifat umum saja. Tetapi juga kekhususan,” katanya.
Dia berharap, 8 pesan Manokwari di sampaikan berbagai pihak ke pusat.(ar)
