Penandatanganan pesan dari Manokwari oleh para delegasi dan tuan rumah. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Side Event Women Twenty (W20) selama dua hari di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang membahas perempuan pedesaan dan disabilitas, hasilkan enam kesepakatan yang didasari lima nilai.
Pesan Manokwari tentang Perempuan Pedesaan Dan Disabilitas (Manokwari Messages On Rural Woman And Disabilities) itu dibacakan Cendikiawan Perempuan dari Universitas Papua (Unipa) Els Tjeneke Rieke, SP, Msi, Phd pada Kamis (9/6/2022) malam.
Begini isi pesannya.
Pesan dari Manokwari untuk Dunia: “Kami para peserta, delegasi dan para pihak yang mengikuti side event Perempuan 20 atau Woman 20 atau disingkat W20 yang berlangsung di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia pada tanggal 8 – 9 Juni 2022, baik yang hadir secara langsung (off line) dan virtual (on line) bersepakat menyampaikan pesan-pesan moral bagi para pemimpin dan masyarakat dunia melalui engagement group W20 kelompok negara-negara 20 atau Group 20 atau disingkat G20, tentang Perempuan Pedesaan dan Disabilitas:
Mengingat:
Nilai-nilai kemanusiaan secara universal yaitu keadilan dan kesetaraan yang berlaku pada seluruh umat manusia.
Bahwa kaum perempuan diciptakan setara dengan kaum pria sehingga tidak ada perbedaan di dalam perlakuan dan kesempatan dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai seorang manusia.
Sebagian besar penduduk dunia termasuk kaum perempuan hidup mendiami daerah pedesaan yang secara ekonomi masih di bawah garis kemiskinan.
Kaum perempuan masih sebagai penopang ekonomi keluarga terutama di daerah pedesaan.
Perspektif dan kebijakan terkait perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas berbeda antar negara dan wilayah di dunia.
Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik dan perang serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan anak dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia.
Mendorong diberi perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik publik dan sumber sumber pendapatan dan ekonomi dalam rangka kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Mempercepat pembentukan kebijakan yang lain melalui link di laci atau produk regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas bagi negara yang belum memiliki produk hukum tersebut.
Langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara dan daerah sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan sumber daya manusia dan penyelamatan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Secara khusus terkait , kami mendukung kebijakan negara membangun dari pinggiran sesuai Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat pembangunan berkelanjutan. (aa)
