Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan menyayangkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Manokwari. Ini bisa dilihat dari tenaga medis yang mengisolasi mandiri di rumah.
Menurut Normat Tambunan pemerintah daerah harus memperhatikan para medis dan dokter yang menangani langsung pasien yang terpapar Covid-19. “Mereka ini merupakan garda terdepan, semua itu bisa dilihat dari para medis khususnya bidan yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing,” jelas Norman, Minggu (11/5/2020) via ponsel. Padahal sesuai kesepakatan bersama anggaran sudah disiapkan untuk menyewa 30 kamar di Hotel Aries, yang dianggarkan selama tujuh bulan untuk penyewaan hotel tersebut, agar dapat digunakan para medis dan dokter untuk isolasi mandiri.
Norman mempertanyakan mengapa sampai 30 bidan lebih mengisolasi mandiri di rumah. “Anggaran itu dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19,” tegasnya.
Apabila nanti kamar yang disediakan kurang, maka harus ditambah. “Inikan terkait kalau mereka pulang ke rumah, lalu beradaptasi dengan keluarganya, dan selama ada isolasi mandiri di rumah apakah ada perhatian dari pemda kepada mereka atau tidak, “ tanya Norman. “Kami di DPR sendiri bingung anggaran ada, sudah disediakan. Sampai hari ini Pemda Manokwari masih sibuk refocusing anggaran saja,” sambungnya.
Ditegakan Norman Tambunan, sudah seharusnya para medis diperhatikan, karena mereka itu pahlawan Covid. Mereka garda terdepan. “Kasihan, pemerintah ini juga harus fokus kepada mereka, didalam situ kan jelas, muatannya jelas, pembagian intensifnya mereka juga harus ada, intensif dokter juga sudah harus ada, intensif medis juga sudah seharusnya ada, isolasi diri mereka juga sudah seharusnya di tempat khusus, makanya perlu di sewa hotel, anggaran itu juga sudah ada, itu semua kembali ke rumah lagi bagaimana,” tanya Norman.
Lanjut Norman mengatakan, Mendagri sudah menyampaikan sangat jelas ke pemda, agar secepatnya melakukan refocusing anggaran, namun sampai hari ini Pemda Manokwari belum menyampaikan terkait laporan realisasi anggaran untuk Covid dan juga penyesuaian APBD perubahannya kepada DPRD.
“Di UU terkait kesepakatan bersama dengan Mendagri dan Kemenkeu itu disampaikan bahwa eksekutif harus menyampaikan penyesuaian pendapatan dan penyesuaian perubahan anggaran belanja 2020 kepada pimpinan DPR, namun sampai hari ini DPR belum menerima surat itu, “ jelasnya. (aa/bm)
