MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Fraksi NasDem Bersatu DPR Papua Barat mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025–2029 serta berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Dorongan tersebut disampaikan Fraksi NasDem Bersatu melalui juru bicara H. Asri dalam pemandangan fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025).
Dalam pemandangan fraksinya, NasDem Bersatu menekankan agar kebijakan anggaran daerah tetap mengacu pada arah RPJMD, khususnya dalam keberpihakan terhadap OAP, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Fraksi NasDem Bersatu juga menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat yang masih mencapai lebih dari 80 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan komoditas unggulan dan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis masyarakat, termasuk sektor pariwisata.
Terkait komposisi belanja daerah, fraksi menekankan pentingnya optimalisasi belanja modal agar lebih difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak terukur bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, NasDem Bersatu mendukung efisiensi belanja operasi non-pegawai, seperti belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi NasDem Bersatu mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Usaha.
Kemudian, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperluas ruang fiskal pembangunan tanpa membebani APBD.
Fraksi NasDem Bersatu juga meminta agar keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Menutup pemandangan fraksinya, NasDem Bersatu mengingatkan Gubernur Papua Barat agar penganggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending)
Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 15 persen untuk infrastruktur dari total pendapatan daerah. (dra)
