KLIKPAPUA.COM,MANOKWARI — Gubernur Papua Barat melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus, RA.Rumbekwan membuka FGD Pengadaan Lahan dan Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni di Manokwari, Kamis (11/7/2019).
Gubernur dalam sambutanya menjelaskan, pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni tidak serta merta ditetapkan tetapi telah melalui proses yang begitu panjang yakni berdasarkan program 14 kawasan prioritas sesuai RPJM nasional tahun 2015 — 2019 serta tertuang dalam RPJMD Papua Barat tahun 2017 — 2022.
Untuk diketahui bahwa dalam pengembangan suatu kawasan industri wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Namun pada kenyataanya, kawasan industri Bintuni masih ada beberapa kendala, yakni masalah pembebasan lahan dan harga gas.
FGD pengadaan lahan dan pengembangan kawasan industri Petrokimia di Teluk Bintuni yang dilaksanakan hari ini, merupakan respon dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat pernyataan komitmen dari Bupati Bintuni yang dalam petikannya disampaikan kepada Gubernur Papua Barat dan penegasanya pada rapat Bupati pada tahun 2019, beberapa waktu lalu.
Kegiatan FGD ini juga merupakan bagian proses yang terus dipertahankan sehingga dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam mendorong peningkatan sector industri di Papua Barat, sehingga ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah serta para pihak yang berkepentingan dalam peningkatan perekonomian daerah yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Papua Barat.
Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan, proses dan penantian panjang dari upaya gubernur serta Pemerintah Teluk Bintuni untuk mempersiapkan diri dalam rangka mendorong percepatan kawasan industri di Teluk Bintuni yang merupakan salah satu dari 14 kawasan industri yang ditetapkan.
Potensi sumber daya alam Migas yang sangat potensial di Bintuni merupakan salah satu sumber andalan. “Dulu kita bergantung pada Frepoort, namun sekarang kita sudah mandiri dan potensi pertambangan di Bintuni cukup besar,” kata Bupati.
Untuk itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden karena menetapkan Bintuni sebagai project strategi nasional, yang mana di antaranya sudah berjalan, seperti train 3 dan keluarnya plain development dari Genting Oil Kasuri dan rencana pengembangan industri Onar sebagai industri petrokimia yang sedang diupayakan bersama.
Saat ini sudah ada upaya untuk membuat desain lokasi. Kementerian juga sudah menyusun rencana inti kawasan dan dalam Musrenbang bupati/walikota se Papua Barat di Sorong Selatan. “Saya dan Dirjen Industri Hulu sudah menandatangani kesepakatan pengalokasian 50 hektar lahan pertama yang dibutuhkan dari 200 lebih hektar yang akan menjadi zona inti kawasan industri,” ujar Bupati.
“Dan setelah ini masih ada pertemuan- pertemuan dengan masyarakat adat di sekitar kawasan yang harus dibicarakan dengan baik. Dan direncanakan dalam Minggu ini dibicarakan 50 hektar pertama namun Ketua LMA mengalami kedukaan, sehingga ditunda Minggu depan,” tambahnya.
Dan kata Bupati, baru saja selesai dengan Kementerian ATR/BPN terkait menyusun rencana detail zona penyangga. “Mudah mudahan semua ini dipercepat dan akan di jadikan sebuah perda,” tuntas Bupati.
Editor: BUSTAM
